medcom.id, Makassar: Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh perhatian terhadap sinkronisasi enam lembaga pemeriksa yang ada. Sinkronisasi terhadap enam elemen ini harus diupayakan agar kepala daerah dan pemerintah daerah dapat bekerja optimal.
JK mengatakan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri harus segera diselaraskan. Lembaga tersebut seolah mengawasi masalah mulai dari nol.
JK menyebut alangkah baik jika keenam elemen itu bersinergi untuk melakukan penelusuran.
"Tidak semua mulai dari nol, bisa saja BPKP mempunyai dasar mengambil dari data, Irjen itu kemudian mensamplingnya benar nggak data itu. Kemudian BPKP post auditnya, BPK tentu memeriksa data yang ada atau mereka mempunyai pembagian tugas yang baik," jelas JK di Kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, Jumat (27/2/2015).
"Tidak setiap pemeriksaan itu dari nol dan selalu ditempat yang sama dan hal yang sama,"imbuh dia
Hal ini, kata JK, membuat kepala daerah jadi lelah dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berulang oleh setiap lembaga pemeriksaan. Kinerja pun tidak maksimal
"Ini pemeriksaan, yang menindak berbeda lagi, ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Jadi enam ini, seorang bupati enam kali diperiksa. Jadikan habis waktu mereka dan bisa tidak berani berbuat apa-apa. Jadi harus disinkronkan," tandas orang nomor dua di republik ini.
"Kalau ada yang merugikan negara kan cuma dua yg berhak, BPK dan BPKP. Itu dulu pernah kita bikin mou antara kejaksaan, kepolisian, BPK dan BPKP. Sehingga pemeriksaan itu efektif," lanjut dia.
medcom.id, Makassar: Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh perhatian terhadap sinkronisasi enam lembaga pemeriksa yang ada. Sinkronisasi terhadap enam elemen ini harus diupayakan agar kepala daerah dan pemerintah daerah dapat bekerja optimal.
JK mengatakan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri harus segera diselaraskan. Lembaga tersebut seolah mengawasi masalah mulai dari nol.
JK menyebut alangkah baik jika keenam elemen itu bersinergi untuk melakukan penelusuran.
"Tidak semua mulai dari nol, bisa saja BPKP mempunyai dasar mengambil dari data, Irjen itu kemudian mensamplingnya benar nggak data itu. Kemudian BPKP post auditnya, BPK tentu memeriksa data yang ada atau mereka mempunyai pembagian tugas yang baik," jelas JK di Kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, Jumat (27/2/2015).
"Tidak setiap pemeriksaan itu dari nol dan selalu ditempat yang sama dan hal yang sama,"imbuh dia
Hal ini, kata JK, membuat kepala daerah jadi lelah dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berulang oleh setiap lembaga pemeriksaan. Kinerja pun tidak maksimal
"Ini pemeriksaan, yang menindak berbeda lagi, ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Jadi enam ini, seorang bupati enam kali diperiksa. Jadikan habis waktu mereka dan bisa tidak berani berbuat apa-apa. Jadi harus disinkronkan," tandas orang nomor dua di republik ini.
"Kalau ada yang merugikan negara kan cuma dua yg berhak, BPK dan BPKP. Itu dulu pernah kita bikin mou antara kejaksaan, kepolisian, BPK dan BPKP. Sehingga pemeriksaan itu efektif," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
