medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan 'pertengkaran' antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu akan menimbulkan asumsi pemerintah tidak solid.
"Seharusnya market dan rakyat tidak boleh membaca pemerintah gamang atau tidak konsolidatif. Sebab itu akan buat kacau proses pembangunan dan pengambilan keputusan baik di tingkat pasar dan kehidupan masyarakat secara umum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Fahri yakin, tantangan debat terbuka yang dilontarkan oleh Menteri Rizal kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan keinginan Rizal agar setiap program dibuka kepada publik. Bukan sebagai pencitraan. "Karena setiap keputusan harus realisitis dan mendalam, bukan karena citra-citra. Mungkin Rizal ingin melawan citra-citra itu," tambah Fahri.
Karena itu, lanjut politikus PKS ini, seharusnya Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap terkait 'pertengkaran' tersebut. Sebab, lanjut Fahri, Presiden bertanggung jawab mengkoordinir menko, menteri bahkan wakil presiden. Agar tidak ada ribut-ribut atau perdebatan soal pembagian tugas. "Kalau sampai pukul meja pun tidak masalah tentu dalam rapat kabinet yang tertutup," jelasnya.
Dirinya yakin, presiden mampu mengkoordinir para pembantunya, sehingga jika memang ada perdebatan dapat diselesaikan di rapat kabinet. "Saya rasa Pak Jokowi mampu mengkoordinir adanya perbedaan antara menteri dan wapres di depan dia, jangan di luar," tukasnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menantang balik kritik yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menilai Rizal tak paham dengan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Sebelumnya JK meminta Rizal memahami persoalan sebelum menyampaikan kritik di publik. Menurutnya, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt masuk akal karena merupakan suatu kebutuhan.
"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla di Kompleks Parlemen Jakarta, Senayan.
Sebaliknya, Menteri Rizal Ramli menilai target pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt tak masuk akal. Karena proyek itu ditambah dengan sisa target pembangunan 7.000 megawatt listrik peninggalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi tapi capainya susah, supaya kita realistis," ujar Rizal di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kamis (13/8/2015).
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan 'pertengkaran' antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu akan menimbulkan asumsi pemerintah tidak solid.
"Seharusnya market dan rakyat tidak boleh membaca pemerintah gamang atau tidak konsolidatif. Sebab itu akan buat kacau proses pembangunan dan pengambilan keputusan baik di tingkat pasar dan kehidupan masyarakat secara umum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Fahri yakin, tantangan debat terbuka yang dilontarkan oleh Menteri Rizal kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan keinginan Rizal agar setiap program dibuka kepada publik. Bukan sebagai pencitraan.
"Karena setiap keputusan harus realisitis dan mendalam, bukan karena citra-citra. Mungkin Rizal ingin melawan citra-citra itu," tambah Fahri.
Karena itu, lanjut politikus PKS ini, seharusnya Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap terkait 'pertengkaran' tersebut. Sebab, lanjut Fahri, Presiden bertanggung jawab mengkoordinir menko, menteri bahkan wakil presiden. Agar tidak ada ribut-ribut atau perdebatan soal pembagian tugas. "Kalau sampai pukul meja pun tidak masalah tentu dalam rapat kabinet yang tertutup," jelasnya.
Dirinya yakin, presiden mampu mengkoordinir para pembantunya, sehingga jika memang ada perdebatan dapat diselesaikan di rapat kabinet. "Saya rasa Pak Jokowi mampu mengkoordinir adanya perbedaan antara menteri dan wapres di depan dia, jangan di luar," tukasnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menantang balik kritik yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menilai Rizal tak paham dengan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Sebelumnya JK meminta Rizal memahami persoalan sebelum menyampaikan kritik di publik. Menurutnya, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt masuk akal karena merupakan suatu kebutuhan.
"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla di Kompleks Parlemen Jakarta, Senayan.
Sebaliknya, Menteri Rizal Ramli menilai target pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt tak masuk akal. Karena proyek itu ditambah dengan sisa target pembangunan 7.000 megawatt listrik peninggalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi tapi capainya susah, supaya kita realistis," ujar Rizal di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kamis (13/8/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
