medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo disarankan tetap menempatkan purnawirawan TNI sebagai Kepala Badan Intelijen (BIN). Sebab, BIN harus memiliki jaringan yang kuat dan mengakar.
Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI), Muara Karta Simatupang mengharapkan ke jabatan kepala BIN tetap dijabat purnawirawan TNI.
"Meski Presiden memiliki hak prerogatif mengganti Kepala BIN, sebaiknya Kepala BIN diisi purnawirawan TNI, khususnya TNI AD," kata Karta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2016).
Menurut Karta, intelijen berperan sebagai input informasi hingga rekomendasi teknis operasi. Lembaga intelijen sebuah negara memerlukan jaringan yang kuat dan mengakar.
Dia mengungkapkan, pada era Orde Baru ada anekdot bahwa jarum jatuh di desa Presiden pasti tahu. Anekdot yang santer pada masa Orde Baru bukan tanpa alasan. Sebab, kata Karta, saat itu istana sangat cepat menerima informasi dan akurat.
Baca: PDIP: Kinerja Sutiyoso Biasa Saja
Keakuratan dan kecepatan informasi saat itu ada karena beberapa hal. Pertama, struktur jaringan intelijen yang masuk ke desa-desa. Kedua, kultur agen intelijen yang dibangun mampu meruntuhkan pembatas antara intelijen dan masyarakat, yang akhirnya dapat berbaur dan menyerap informasi lebih dekat dengan sumbernya.
"Harus diakui, dua hal yang disebutkan di atas hanya dimiliki TNI. Dalam hal struktur jaringan, TNI memiliki basis paling dasar dari intelijen, yang diperankan oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa)," ujar Karta.
Menurut Karta, Babinsa TNI AD merupakan satuan teritorial paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Baninsa berada di bawah Komando Rayon Militer, bagian dari Komando Distrik Militer dan Komando Resor Militer, yang menginduk pada Komando Daerah Militer.
Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, seorang Babinsa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando Rayon Militer.
Secara pokok, tugas-tugas mereka meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya. “Banyak sekali aspek yang meliputi pencarian informasi yang harus mereka dapat dan perbaharui, yaitu aspek SDM, SDA, sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah binaannya,” ujar Karta.
Menurutnya, Babinsa yang paling tahu di mana sumber air bersih, lapangan yang bisa dijadikan penampungan pengungsi, permasalah yang ada di warga, permasalahan ekonomi, sosial politik lainnya, sampai jumlah cadangan pangan tersedia.
Baca : Pergantian Kepala BIN Sutiyoso ke BG Disebut Isu
“Kecepatan informasi dimungkinkan karena Babinsa memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi wilayah bagi pasukan tempur yang bertugas di wilayahnya. Semua harus dia laporkan pada komandannya,” katanya.
Babinsa disebut memiliki kemampuan menyerap informasi karena memiliki kapasitas bergaul yang baik dengan warga di desa, ditambah adanya program ABRI masuk desa saat Orde Baru.
“Kedekatan emosinal yang dibangun oleh para Babinsa kepada masyarakat di desa, membuat masyarakat tidak canggung berkordinasi dengan mereka, dan hal itu memudahkan Babinsa memperoleh informasi,” ujarnya.
Hal-hal yang dipaparkan di atas, kata Karta, mempertegas kapasitas intelijen yang sangat baik untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara. Semua itu adalah goresan sejarah dimana fungsi intelijen sangat dikuasai dan dijalakan oleh TNI.
“Masalah yang ada di lapangan yang dialami oleh agen Badan Intelijen Negara, dapat segera diselesaikan deangan cepat dan tepat dengan bantuan babinsa, dengan kordinasi ke Koramil,” katanya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo disarankan tetap menempatkan purnawirawan TNI sebagai Kepala Badan Intelijen (BIN). Sebab, BIN harus memiliki jaringan yang kuat dan mengakar.
Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI), Muara Karta Simatupang mengharapkan ke jabatan kepala BIN tetap dijabat purnawirawan TNI.
"Meski Presiden memiliki hak prerogatif mengganti Kepala BIN, sebaiknya Kepala BIN diisi purnawirawan TNI, khususnya TNI AD," kata Karta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2016).
Menurut Karta, intelijen berperan sebagai input informasi hingga rekomendasi teknis operasi. Lembaga intelijen sebuah negara memerlukan jaringan yang kuat dan mengakar.
Dia mengungkapkan, pada era Orde Baru ada anekdot bahwa jarum jatuh di desa Presiden pasti tahu. Anekdot yang santer pada masa Orde Baru bukan tanpa alasan. Sebab, kata Karta, saat itu istana sangat cepat menerima informasi dan akurat.
Baca: PDIP: Kinerja Sutiyoso Biasa Saja
Keakuratan dan kecepatan informasi saat itu ada karena beberapa hal. Pertama, struktur jaringan intelijen yang masuk ke desa-desa. Kedua, kultur agen intelijen yang dibangun mampu meruntuhkan pembatas antara intelijen dan masyarakat, yang akhirnya dapat berbaur dan menyerap informasi lebih dekat dengan sumbernya.
"Harus diakui, dua hal yang disebutkan di atas hanya dimiliki TNI. Dalam hal struktur jaringan, TNI memiliki basis paling dasar dari intelijen, yang diperankan oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa)," ujar Karta.
Menurut Karta, Babinsa TNI AD merupakan satuan teritorial paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Baninsa berada di bawah Komando Rayon Militer, bagian dari Komando Distrik Militer dan Komando Resor Militer, yang menginduk pada Komando Daerah Militer.
Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, seorang Babinsa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando Rayon Militer.
Secara pokok, tugas-tugas mereka meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya. “Banyak sekali aspek yang meliputi pencarian informasi yang harus mereka dapat dan perbaharui, yaitu aspek SDM, SDA, sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah binaannya,” ujar Karta.
Menurutnya, Babinsa yang paling tahu di mana sumber air bersih, lapangan yang bisa dijadikan penampungan pengungsi, permasalah yang ada di warga, permasalahan ekonomi, sosial politik lainnya, sampai jumlah cadangan pangan tersedia.
Baca : Pergantian Kepala BIN Sutiyoso ke BG Disebut Isu
“Kecepatan informasi dimungkinkan karena Babinsa memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi wilayah bagi pasukan tempur yang bertugas di wilayahnya. Semua harus dia laporkan pada komandannya,” katanya.
Babinsa disebut memiliki kemampuan menyerap informasi karena memiliki kapasitas bergaul yang baik dengan warga di desa, ditambah adanya program ABRI masuk desa saat Orde Baru.
“Kedekatan emosinal yang dibangun oleh para Babinsa kepada masyarakat di desa, membuat masyarakat tidak canggung berkordinasi dengan mereka, dan hal itu memudahkan Babinsa memperoleh informasi,” ujarnya.
Hal-hal yang dipaparkan di atas, kata Karta, mempertegas kapasitas intelijen yang sangat baik untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara. Semua itu adalah goresan sejarah dimana fungsi intelijen sangat dikuasai dan dijalakan oleh TNI.
“Masalah yang ada di lapangan yang dialami oleh agen Badan Intelijen Negara, dapat segera diselesaikan deangan cepat dan tepat dengan bantuan babinsa, dengan kordinasi ke Koramil,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
