medcom.id, Jakarta: Politikus di DPR membantah mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. KPK datang ke DPR atas inisiatif sendiri.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, kedatangan KPK ke DPR tidak secara khusus untuk melaporkan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras. "Tidak secara khusus soal Sumber Waras, ada hal-hal lain yang dibicarakan," jelas Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (14/6/2016).
Bambang mengungkapkan, KPK datang ke DPR untuk membahas anggaran KPK tahun 2017 dan perkembangan kinerja mereka.
Namun, Bambang menegaskan, Komisi III akan mempertanyakan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, Komisi III menerima laporan dari masyarakat dan Badan Pemeriksa Keungan (BPK).
"Temuan BPK menampilkan adanya kerugian negara. Kita lihat, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak," katanya.
Rumah Sakit Sumber Waras. Foto: Antara/M Adimaja.
Bambang tidak tahu KPK bakal kasih laporan audit pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut dia, niat itu datang dari inisiatif KPK. Bambang mengakui Komisi III berencana memanggil mantan pimpinan KPK Taufiqurahman Ruki pekan depan.
"Kita akan undang Pak Ruki untuk perdalam kenapa ketika itu KPK meminta audit investigasi kepada BPK atas adanya dugaan penyimpangan Sumber Waras," ujarnya.
Kasus ini mencuat ketika BPK menemukan adanya perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) lahan RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir ada kerugian negara sebanyak Rp191 miliar.
BPK sudah memberikan hasil audit investigasi terkait pembelian lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI kepada KPK. Lembaga antirasuah juga sudah memeriksa beberapa orang terkait penyelidikan ini, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
medcom.id, Jakarta: Politikus di DPR membantah mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. KPK datang ke DPR atas inisiatif sendiri.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, kedatangan KPK ke DPR tidak secara khusus untuk melaporkan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras. "Tidak secara khusus soal Sumber Waras, ada hal-hal lain yang dibicarakan," jelas Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (14/6/2016).
Bambang mengungkapkan, KPK datang ke DPR untuk membahas anggaran KPK tahun 2017 dan perkembangan kinerja mereka.
Namun, Bambang menegaskan, Komisi III akan mempertanyakan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, Komisi III menerima laporan dari masyarakat dan Badan Pemeriksa Keungan (BPK).
"Temuan BPK menampilkan adanya kerugian negara. Kita lihat, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak," katanya.
.jpg)
Rumah Sakit Sumber Waras. Foto: Antara/M Adimaja.
Bambang tidak tahu KPK bakal kasih laporan audit pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut dia, niat itu datang dari inisiatif KPK. Bambang mengakui Komisi III berencana memanggil mantan pimpinan KPK Taufiqurahman Ruki pekan depan.
"Kita akan undang Pak Ruki untuk perdalam kenapa ketika itu KPK meminta audit investigasi kepada BPK atas adanya dugaan penyimpangan Sumber Waras," ujarnya.
Kasus ini mencuat ketika BPK menemukan adanya perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) lahan RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir ada kerugian negara sebanyak Rp191 miliar.
BPK sudah memberikan hasil audit investigasi terkait pembelian lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI kepada KPK. Lembaga antirasuah juga sudah memeriksa beberapa orang terkait penyelidikan ini, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
