Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memastikan pemerintah sudah matang membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan DPR. Yasonna optimistis pembahasan RUU TPKS berjalan mulus.
"Kami pemerintah sudah sangat siap nanti kami bahas (RUU TPKS) dengan DPR dan kita dorong teman teman di DPR," kata Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Kamis, 6 Januari 2022.
Yasonna mengatakan DPR sudah memberikan lampu hijau calon beleid itu masuk sebagai usulan inisiatif. Dia yakin proses pengesahan calon beleid ini tinggal menghitung hari.
Yasonna juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau proses pengesahan RUU TPKS berlangsung lama. Masyarakat sudah menanti calon beleid itu
"Kami diminta oleh Bapak Presiden (Jokowi) untuk terus memgadakan lobi dengan DPR terkait hal ini," kata Yasonna.
Baca: Pembahasan Tingkat I RUU TPKS Diharap Selesai Sekali Sidang
Sebelumnya, Jokowi menekankan percepatan pembahasan RUU TPKS amat diperlukan mengingat makin banyak kasus kekerasan seksual yang harus ditangani serius. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban masih membutuhkan peraturan perundangan sebagai landasan hukum.
"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2022.
Gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS didorong segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Dengan begitu, pembahasan bersama RUU TPKS bisa berjalan lebih cepat.
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) Yasonna H Laoly memastikan pemerintah sudah matang membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS) dengan DPR. Yasonna optimistis pembahasan
RUU TPKS berjalan mulus.
"Kami pemerintah sudah sangat siap nanti kami bahas (RUU TPKS) dengan DPR dan kita dorong teman teman di DPR," kata Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Kamis, 6 Januari 2022.
Yasonna mengatakan DPR sudah memberikan lampu hijau calon beleid itu masuk sebagai usulan inisiatif. Dia yakin proses pengesahan calon beleid ini tinggal menghitung hari.
Yasonna juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau proses pengesahan RUU TPKS berlangsung lama. Masyarakat sudah menanti calon beleid itu
"Kami diminta oleh Bapak Presiden (Jokowi) untuk terus memgadakan lobi dengan DPR terkait hal ini," kata Yasonna.
Baca:
Pembahasan Tingkat I RUU TPKS Diharap Selesai Sekali Sidang
Sebelumnya, Jokowi menekankan percepatan pembahasan RUU TPKS amat diperlukan mengingat makin banyak kasus kekerasan seksual yang harus ditangani serius. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban masih membutuhkan peraturan perundangan sebagai landasan hukum.
"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2022.
Gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS didorong segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Dengan begitu, pembahasan bersama RUU TPKS bisa berjalan lebih cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
