Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan polemik terkait pemindahan ibu kota negara sudah selesai. Secara hukum, pemindahan telah dilandasi peraturan yang dibuat kolektif dan disetujui mayoritas fraksi di parlemen.
"Dalam sistem politik kita, sudah jelas. Undang-Undang IKN sudah disetujui DPR. Delapan dari sembilan fraksi sudah setuju. Secara hukum politik sudah selesai. Kalau sudah seperti itu mestinya sudah tidak perlu dipertentangkan lagi," ujar Jokowi di NasDem Tower, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.
Baca: Presiden Tampung Masukan Semua Pihak Terkait Penunjukan Kepala Otorita IKN
Kepala Negara memahami masih ada kelompok yang terus menentang agenda besar pemerintah tersebut. Ia menyadari setiap transformasi dan gagasan besar selalu memunculkan pro dan kontra.
"Pasti ada yang setuju dan ada yang tidak," kata Jokowi.
Ia menekankan pemindahan ibu kota murni dilakukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Selama ini, pembangunan masih terpusat di Jawa.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menegaskan polemik terkait pemindahan ibu kota negara sudah selesai. Secara hukum, pemindahan telah dilandasi peraturan yang dibuat kolektif dan disetujui mayoritas fraksi di parlemen.
"Dalam sistem politik kita, sudah jelas.
Undang-Undang IKN sudah disetujui DPR. Delapan dari sembilan fraksi sudah setuju. Secara hukum politik sudah selesai. Kalau sudah seperti itu mestinya sudah tidak perlu dipertentangkan lagi," ujar Jokowi di
NasDem Tower, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.
Baca:
Presiden Tampung Masukan Semua Pihak Terkait Penunjukan Kepala Otorita IKN
Kepala Negara memahami masih ada kelompok yang terus menentang agenda besar pemerintah tersebut. Ia menyadari setiap transformasi dan gagasan besar selalu memunculkan pro dan kontra.
"Pasti ada yang setuju dan ada yang tidak," kata Jokowi.
Ia menekankan pemindahan ibu kota murni dilakukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Selama ini, pembangunan masih terpusat di Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
