Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Konkret Terkait Vaksin Halal

Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang konkret terkait vaksin covid-19. Salah satunya, permintaan masyarakat akan vaksin halal pada program vaksinasi penguat atau booster. "Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal," kata anggota Panja Vaksin Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Panja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 12 April 2022. Dia mengatakan selama ini pemerintah terkesan hanya basa-basi saat disinggung soal vaksin halal. Bahkan jawaban pemerintah terkait permintaan itu normatif. "Jawabannya hanya basa-basi, berputar-putar, dan hanya normatif, kita minta harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat," kata anggota Fraksi PKS itu. Hal senada disampaikan anggota Panja Vaksin dari Fraksi PAN Saleh Daulay. Dia heran terhadap pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal. "Padahal pada bulan ramadan ini, MUI sudah pasang badan. Tapi sampai saat ini masalah vaksin halal tidak dijawab," kata dia. Baca: 18,7 Juta Masyarakat Rentan dan Umum Terlindungi Vaksin Booster Sementara itu, anggota Panja dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengancam akan menaikkan status panja menjadi pansus. Ini akan dilakukan jika respons pemerintah terkait vaksin halal belum juga jelas. "Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke pansus," kata Irma.