Jakarta: Hasyim Asy'ari berjanji berupaya menaikkan gaji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jika terpilih kembali menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasyim menilai beban kerja KPPS pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sangat berat.
"Sekiranya nanti disetujui kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya kemudian semangat," ujar Hasyim dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.
Hasyim mengatakan gaji KPPS pada Pemilu 2019 sebesar Rp500 ribu. Sedangkan, KPPS dituntut kerja lebih dari delapan jam dalam sehari.
Baca: Komisi II Bantah Siapkan Nama Anggota Terpilih KPU-Bawaslu
Calon petahana ini juga mengaku sudah memiliki langkah mitigasi untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa di lingkungan anggota KPPS, seperti yang terjadi di Pemilu 2019. KPU telah mengajukan bantuan asuransi.
Namun, bantuan tersebut tidak disetujui pemerintah. Hasyim ingin DPR, pemerintah, dan KPU mendukung program yang menunjang kerja penyelenggara pemilu.
"Karena pekerjan-pekerjaan pemilu bukan hanya pekerjaan KPU tapi menjadi pekerjaan bersama kolaborasi di antara kita sekalian," ujar dia.
Jakarta: Hasyim Asy'ari berjanji berupaya menaikkan gaji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (
KPPS) jika terpilih kembali menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (
KPU). Hasyim menilai beban kerja KPPS pada Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024 sangat berat.
"Sekiranya nanti disetujui kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya kemudian semangat," ujar Hasyim dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.
Hasyim mengatakan gaji KPPS pada Pemilu 2019 sebesar Rp500 ribu. Sedangkan, KPPS dituntut kerja lebih dari delapan jam dalam sehari.
Baca:
Komisi II Bantah Siapkan Nama Anggota Terpilih KPU-Bawaslu
Calon petahana ini juga mengaku sudah memiliki langkah mitigasi untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa di lingkungan anggota KPPS, seperti yang terjadi di Pemilu 2019. KPU telah mengajukan bantuan asuransi.
Namun, bantuan tersebut tidak disetujui pemerintah. Hasyim ingin DPR, pemerintah, dan KPU mendukung program yang menunjang kerja penyelenggara pemilu.
"Karena pekerjan-pekerjaan pemilu bukan hanya pekerjaan KPU tapi menjadi pekerjaan bersama kolaborasi di antara kita sekalian," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
