Menko Polhukam Mahfud MD. MI/Rommy Pujianto
Menko Polhukam Mahfud MD. MI/Rommy Pujianto

Menko Polhukam Cek Kebenaran TNI Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah

Yunia Harsari • 23 Mei 2022 13:26
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan akan mengecek kebenaran informasi TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah. Dia menegaskan TNI/Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah.
 
"Belum tahu, saya nanti saya cek. Aturannya enggak boleh, nanti saya cek," kata Mahfud, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
 
Mahfud menjelaskan rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penjabat kepala daerah. MK, kata dia, meminta proses penetapan penjabat kepala daerah lebih terbuka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pemerintah sudah menjalankan rekomendasi MK tersebut. Dia mencontohkan penjabat negara diajukan gubernur, lalu dipilih melalui tim penilai akhir (TPA).
 
"Seharusnya TPA itu hanya untuk pejabat-pejabat tertentu, pejabat eselon 1 ini kepala daerah pun di-TPA, sehingga sebenarnya ini sudah lebih dari prosedur yang dipertimbangkan oleh MK, bukan diperintahkan ya," ujar dia.
 
Baca: DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Pj Kepala Daerah
 
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri masih membuka peluang bagi anggota TNI/Polri untuk diangkat menjadi penjabat kepala daerah. Syaratnya, penjabat gubenur adalah menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, dan JPT pratama untuk penjabat bupati dan wali kota. 
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif