medcom.id, Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan negara dan agama punya relasi yang tidak dapat dipisahkan. Agama turut mewarnai konstitusi dan ideologi Pancasila meski Indonesia bukan negara teologis ataupun sekuler.
Lukman menyebut negara membutuhkan agama sebagai penuntun untuk menjalankan proses kenegaraan. "Ada spiritualitas, yang jadi ruh bagi perjalanan negara," kata Lukman di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).
Di sisi lain, kata Lukman, agama membutuhkan negara. Tanpa negara, nilai-nilai yang dijunjung agama tidak dapat dipraktikan secara nyata.
"Agar nilai agama bukan persoalan di awang-awang tapi membumi. Setidaknya negara memberikan perlindungan, utamanya fasilitasi," ujar Lukman.
Relasi antara negara dan agama pun, kata dia, dianggap sebagai relasi penyeimbang. Negara perlu dikontrol agama, sebaliknya tokoh-tokoh agama perlu dikontrol negara.
"Relasi itu apakah saling mengimbangi, saling kontrol, tergantung aktor-aktor di kedua entitas tersebut yang mempengaruhi dinamika relasi ini," terang Lukman.
Sebagai aktor dari pemerintahan, Lukman pun mendorong, aktor negara untuk memahami persoalan kehidupan beragama. Dengan demikian, kontrol terhadap agama dapat dijalankan dengan baik.
"Dalam menjalankan fungsi tugasya (kepala daerah) cukup memiliki pemahaman terkait kehidupan beragama dan berkeyakinan. Itulah kenala Kemenag jadi aktor yang ikut berkontribusi," ujar Lukman.
medcom.id, Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan negara dan agama punya relasi yang tidak dapat dipisahkan. Agama turut mewarnai konstitusi dan ideologi Pancasila meski Indonesia bukan negara teologis ataupun sekuler.
Lukman menyebut negara membutuhkan agama sebagai penuntun untuk menjalankan proses kenegaraan. "Ada spiritualitas, yang jadi ruh bagi perjalanan negara," kata Lukman di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).
Di sisi lain, kata Lukman, agama membutuhkan negara. Tanpa negara, nilai-nilai yang dijunjung agama tidak dapat dipraktikan secara nyata.
"Agar nilai agama bukan persoalan di awang-awang tapi membumi. Setidaknya negara memberikan perlindungan, utamanya fasilitasi," ujar Lukman.
Relasi antara negara dan agama pun, kata dia, dianggap sebagai relasi penyeimbang. Negara perlu dikontrol agama, sebaliknya tokoh-tokoh agama perlu dikontrol negara.
"Relasi itu apakah saling mengimbangi, saling kontrol, tergantung aktor-aktor di kedua entitas tersebut yang mempengaruhi dinamika relasi ini," terang Lukman.
Sebagai aktor dari pemerintahan, Lukman pun mendorong, aktor negara untuk memahami persoalan kehidupan beragama. Dengan demikian, kontrol terhadap agama dapat dijalankan dengan baik.
"Dalam menjalankan fungsi tugasya (kepala daerah) cukup memiliki pemahaman terkait kehidupan beragama dan berkeyakinan. Itulah kenala Kemenag jadi aktor yang ikut berkontribusi," ujar Lukman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
