medcom.id, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kembali kepengurusan PPP hasil Mukhtamar di Bandung. Menkumham Yasonna Laoly membatasi usia pengurus PPP selama enam bulan.
Hasil Mukhtamar Bandung menetapkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal. Yasonna menjelaskan alasannya mengesahkan kembali pengurus PPP hasil Muktamar pada 2011.
"SK PPP Mukhtamar Bandung sudah disahkan kembali. Ini kami lakukan agar partai memiliki legalitas, demi pentingan hukum," kata Yasonna di Kantor Kemekumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).
Yasonna mengatakan, PPP Mukhtamar Bandung memiliki wewenang membentuk panitia mukhtamar luar biasa.
Konflik PPP berlangsung sejak 2014. Awal mula, beberapa kader PPP menyesalkan keputusan Suryadharma mendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Konflik berujung pada dualisme kepengurusan. Romahurmuziy (Romi) menggagas Muktamar PPP di Surabaya. Lawannya Djan Faridz Cs yang menggelar Muktamar di Jakarta.
Yasonna sempat mengeluarkan surat yang mengesahkan kepengurusan versi Romahurmuziy, namun digugat ke pengadilan. Putusan kasasi Mahkamah Agung juga tidak menyatukan Romi dan Djan.
Yasonna berharap, kebijakannya mengesahkan kembali kepengurusan hasil Muktamar Bandung secepatnya menyelesaikan konflik internal PPP.
"Kami sudah mencoba berbagai macam cara dan upaya, tapi belum juga menemukan titik terang. Konflik terus berlanjut," ujar Yossona.
Yosonna mengungkapkan, beberapa utusan dari PPP Romi dan Djan sudah bertemu mmembicarakan islah. Tetapi, beberapa petinggi PPP menginginkan islah melalui mukhtamar luar biasa.
"Konflik ini harus segera diselesaikan. Ini hampir mirip dengan apa yang kami putuskan terhadap Golkar," pungkas Yosonna.
Nasib PPP dan Golkar sama. Sama-sama didera konflik internal, penyelesaian oleh Yasonna pun sama. Yasonna sudah lebih dulu mengeluarkan surat yang mengesahkan kembali kepengurusan Golkar hasil Muktamar di Riau.
Persis seperti ke PPP, harapan Yasonna kepada Golkar segera menyelesaikan konflik. Partai yang dipimpin Aburizal Bakrie ini merencanakan munas sebelum Juni tahun ini.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kembali kepengurusan PPP hasil Mukhtamar di Bandung. Menkumham Yasonna Laoly membatasi usia pengurus PPP selama enam bulan.
Hasil Mukhtamar Bandung menetapkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal. Yasonna menjelaskan alasannya mengesahkan kembali pengurus PPP hasil Muktamar pada 2011.
"SK PPP Mukhtamar Bandung sudah disahkan kembali. Ini kami lakukan agar partai memiliki legalitas, demi pentingan hukum," kata Yasonna di Kantor Kemekumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).
Yasonna mengatakan, PPP Mukhtamar Bandung memiliki wewenang membentuk panitia mukhtamar luar biasa.
Konflik PPP berlangsung sejak 2014. Awal mula, beberapa kader PPP menyesalkan keputusan Suryadharma mendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Konflik berujung pada dualisme kepengurusan. Romahurmuziy (Romi) menggagas Muktamar PPP di Surabaya. Lawannya Djan Faridz Cs yang menggelar Muktamar di Jakarta.
Yasonna sempat mengeluarkan surat yang mengesahkan kepengurusan versi Romahurmuziy, namun digugat ke pengadilan. Putusan kasasi Mahkamah Agung juga tidak menyatukan Romi dan Djan.
Yasonna berharap, kebijakannya mengesahkan kembali kepengurusan hasil Muktamar Bandung secepatnya menyelesaikan konflik internal PPP.
"Kami sudah mencoba berbagai macam cara dan upaya, tapi belum juga menemukan titik terang. Konflik terus berlanjut," ujar Yossona.
Yosonna mengungkapkan, beberapa utusan dari PPP Romi dan Djan sudah bertemu mmembicarakan islah. Tetapi, beberapa petinggi PPP menginginkan islah melalui mukhtamar luar biasa.
"Konflik ini harus segera diselesaikan. Ini hampir mirip dengan apa yang kami putuskan terhadap Golkar," pungkas Yosonna.
Nasib PPP dan Golkar sama. Sama-sama didera konflik internal, penyelesaian oleh Yasonna pun sama. Yasonna sudah lebih dulu mengeluarkan surat yang mengesahkan kembali kepengurusan Golkar hasil Muktamar di Riau.
Persis seperti ke PPP, harapan Yasonna kepada Golkar segera menyelesaikan konflik. Partai yang dipimpin Aburizal Bakrie ini merencanakan munas sebelum Juni tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
