medcom.id, Jakarta: Hanura menilai ada upaya menjatuhkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Hal tersebut terkait bocornya surat permintaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi Wakil Bendahara Umum Hanura Wahyu Dewanto.
"Bisa saja persepsi itu (jatuhkan Yuddy) mengandung kebenaran. Apalagi di tengah adanya isu reshuffle, lalu kemudian surat udah lama pada tanggal 21 Maret lalu muncul. Kenapa baru sekarang muncul?" kata Ketua DPP Hanura Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Sudding tak menampik dugaan itu karena fakta yang ada. Surat yang terbit 21 Maret muncul kembali di tengah kencangnya kabar perombakan kabinet.
Hanura tak akan tinggal diam terkait penerbitan surat ini. Meski Yuddy telah membantah menginstruksikan penerbitan surat. Badan Kehormatan Hanura akan tetap bekerja untuk menginvestigasi kasus ini.
Terkait kabar perombakan kabinet, kata Sudding, Hanura sudah mewakafkan dua kadernya di dalam Kabinet Kerja. "Selama ini kita lihat objektif mereka bekerja, baik," imbuh Sudding.
Sudding enggan mengomentari potensi berkurangnya jatah kursi Hanura di kabinet karena PAN, Golkar, dan PPP sudah merapat ke pemerintahan. Ia yakin Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan yang tepat untuk menunjang kinerja kabinetnya.
"Ketika kinerja pembantunya dianggap kurang memadai, saya kira sah-sah saja pemerintahan Jokowi-JK lakukan itu," kata Sudding.
Yuddy mengakui Wahyu Dewanto adalah koleganya. Bahkan, Yuddy mengaku sangat kenal baik dan dekat Wahyu. "Saya kenal. Bagaimana mungkin saya tidak kenal, dia (Wahyu Dewanto) kawan saya betul," kata Yuddy, Kamis 31 Maret.
Meski demikian, kata Yuddy, dirinya tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kemenpan RB (Sesmenpan RB) untuk membuat surat tersebut. Bahkan, Yuddy mengklaim tidak pernah menggunakan fasilitas negara buat dirinya dan keluarganya. "Buat saya dan keluarga saya saja tidak pernah seperti itu, apalagi buat orang lain," kata Yuddy.
Yuddy meminta awak media mengecek ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ketika melakukan kunjungan kerja. "Silakan cek di Kemenlu bagamaimana track record saya selama ini, apa pernah saya seperti itu? Tidak pernah," kata Yuddy.
medcom.id, Jakarta: Hanura menilai ada upaya menjatuhkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Hal tersebut terkait bocornya surat permintaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi Wakil Bendahara Umum Hanura Wahyu Dewanto.
"Bisa saja persepsi itu (jatuhkan Yuddy) mengandung kebenaran. Apalagi di tengah adanya isu reshuffle, lalu kemudian surat udah lama pada tanggal 21 Maret lalu muncul. Kenapa baru sekarang muncul?" kata Ketua DPP Hanura Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Sudding tak menampik dugaan itu karena fakta yang ada. Surat yang terbit 21 Maret muncul kembali di tengah kencangnya kabar perombakan kabinet.
Hanura tak akan tinggal diam terkait penerbitan surat ini. Meski Yuddy telah membantah menginstruksikan penerbitan surat. Badan Kehormatan Hanura akan tetap bekerja untuk menginvestigasi kasus ini.
Terkait kabar perombakan kabinet, kata Sudding, Hanura sudah mewakafkan dua kadernya di dalam Kabinet Kerja. "Selama ini kita lihat objektif mereka bekerja, baik," imbuh Sudding.
Sudding enggan mengomentari potensi berkurangnya jatah kursi Hanura di kabinet karena PAN, Golkar, dan PPP sudah merapat ke pemerintahan. Ia yakin Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan yang tepat untuk menunjang kinerja kabinetnya.
"Ketika kinerja pembantunya dianggap kurang memadai, saya kira sah-sah saja pemerintahan Jokowi-JK lakukan itu," kata Sudding.
Yuddy mengakui Wahyu Dewanto adalah koleganya. Bahkan, Yuddy mengaku sangat kenal baik dan dekat Wahyu. "Saya kenal. Bagaimana mungkin saya tidak kenal, dia (Wahyu Dewanto) kawan saya betul," kata Yuddy, Kamis 31 Maret.
Meski demikian, kata Yuddy, dirinya tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kemenpan RB (Sesmenpan RB) untuk membuat surat tersebut. Bahkan, Yuddy mengklaim tidak pernah menggunakan fasilitas negara buat dirinya dan keluarganya.
"Buat saya dan keluarga saya saja tidak pernah seperti itu, apalagi buat orang lain," kata Yuddy.
Yuddy meminta awak media mengecek ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ketika melakukan kunjungan kerja. "Silakan cek di Kemenlu bagamaimana track record saya selama ini, apa pernah saya seperti itu? Tidak pernah," kata Yuddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
