medcom.id, Jakarta: Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz ikut buka suara terkait kepengurusan Partai Golkar. Djan menilai, pengurus Golkar yang sah adalah kepengurusan Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie alias Ical.
"Gini, seumpamanya ada suami istri, surat nikahnya belum diakui, setelah surat nikahnya diakui, ya resmi pernikahan itu. Dan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkwinan itu resmi. Kalau ngomong Golkar, yang pengurusan Ancol tak diakui, turunan yang diakui ya Munas Bali," ujar Djan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Djan menilai, setelah Munas Riau berakhir dilangsungkan Munas Bali. Karena itu, kata dia, Munas Bali yang sah. Apalagi MA sudah membuat keputusan supaya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dam HAM Yasonna Laoly mensahkan Golkar kubu Agung Laksono atau Munas Jakarta dicabut.
"Hasil dari pada kepengurusan Riau yaitu Munas Bali. Ngapain diperdebatkan?" tambah Djan.
Hal serupa juga bakal berlaku pada PPP. Mahkamah Agung sudah memutuskan supaya Yasonna mencabut kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy. Dengan begitu kata Djan, PPP kubu dia secara otomatis yang berhak memimpin.
"PPP sama saja, iya dong. Masa perkawinan dua belah pihak, suami istri, yang surat nikahnya belum disahkan, yang sudah disahkan ya kembali ke titik nol, seolah-olah belum ada. Jadi Bali itu otomatis sah, dan itu harus diakui. Itu kalau ngomong hukum," kata Djan.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz ikut buka suara terkait kepengurusan Partai Golkar. Djan menilai, pengurus Golkar yang sah adalah kepengurusan Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie alias Ical.
"Gini, seumpamanya ada suami istri, surat nikahnya belum diakui, setelah surat nikahnya diakui, ya resmi pernikahan itu. Dan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkwinan itu resmi. Kalau ngomong Golkar, yang pengurusan Ancol tak diakui, turunan yang diakui ya Munas Bali," ujar Djan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Djan menilai, setelah Munas Riau berakhir dilangsungkan Munas Bali. Karena itu, kata dia, Munas Bali yang sah. Apalagi MA sudah membuat keputusan supaya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dam HAM Yasonna Laoly mensahkan Golkar kubu Agung Laksono atau Munas Jakarta dicabut.
"Hasil dari pada kepengurusan Riau yaitu Munas Bali. Ngapain diperdebatkan?" tambah Djan.
Hal serupa juga bakal berlaku pada PPP. Mahkamah Agung sudah memutuskan supaya Yasonna mencabut kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy. Dengan begitu kata Djan, PPP kubu dia secara otomatis yang berhak memimpin.
"PPP sama saja, iya dong. Masa perkawinan dua belah pihak, suami istri, yang surat nikahnya belum disahkan, yang sudah disahkan ya kembali ke titik nol, seolah-olah belum ada. Jadi Bali itu otomatis sah, dan itu harus diakui. Itu kalau ngomong hukum," kata Djan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
