Jakarta: Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengungkapkan Kepala Negara menghendaki jajarannya berkomunikasi hingga menyentuh hati masyarakat. Hal ini dibutuhkan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
"Harapan beliau (Jokowi), kami semua menyampaikan kebijakan beliau melalui komunikasi langsung kepada masyarakat, komunikasi blusukan," kata Fadjroel dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.
Menurut dia, komunikasi blusukan secara ilmiah yakni engagement communication atau menyampaikan kebijakan melalui komunikasi kepada publik secara langsung dari hati ke hati. Hal ini dilakukan dengan komunikasi secara dialogis kepada masyarakat.
Baca: Buruk, Komunikasi Pemerintah Soal Covid-19
"Dengan komunikasi blusukan seperti saat ini, kami ingin kebijakan Presiden sampai langsung kepada rakyat di tengah tantangan era disrupsi digital dan maraknya persebaran hoaks," kata dia.
Di masa pandemi virus korona (covid-19), kata Fadjroel, konsep komunikasi Presiden yakni komunikasi demokratis. Presiden memanfaatkan media massa dan media sosial dengan proses sosialisasi, edukasi, dan kampanye langsung kepada masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat mengakui komunikasi publik Istana Kepresidenan, buruk. Presiden Joko Widodo sempat menegur jajarannya karena masalah ini.
Komunikasi publik yang buruk terasa saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Omnibus law itu mendapat banyak penolakan hingga menyebabkan rentetan demonstrasi.
"Ini masukan dari luar dan masukan dari Presiden untuk pembenahan ke depan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2020.
Jakarta: Juru bicara
Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengungkapkan Kepala Negara menghendaki jajarannya
berkomunikasi hingga menyentuh hati masyarakat. Hal ini dibutuhkan terhadap seluruh kebijakan
pemerintah.
"Harapan beliau (Jokowi), kami semua menyampaikan kebijakan beliau melalui komunikasi langsung kepada masyarakat, komunikasi blusukan," kata Fadjroel dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.
Menurut dia, komunikasi blusukan secara ilmiah yakni
engagement communication atau menyampaikan kebijakan melalui komunikasi kepada publik secara langsung dari hati ke hati. Hal ini dilakukan dengan komunikasi secara dialogis kepada masyarakat.
Baca:
Buruk, Komunikasi Pemerintah Soal Covid-19
"Dengan komunikasi blusukan seperti saat ini, kami ingin kebijakan Presiden sampai langsung kepada rakyat di tengah tantangan era disrupsi digital dan maraknya persebaran hoaks," kata dia.
Di masa pandemi virus korona (covid-19), kata Fadjroel, konsep komunikasi Presiden yakni komunikasi demokratis. Presiden memanfaatkan media massa dan media sosial dengan proses sosialisasi, edukasi, dan kampanye langsung kepada masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat mengakui komunikasi publik Istana Kepresidenan, buruk. Presiden Joko Widodo sempat menegur jajarannya karena masalah ini.
Komunikasi publik yang buruk terasa saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Omnibus law itu mendapat banyak penolakan hingga menyebabkan rentetan demonstrasi.
"Ini masukan dari luar dan masukan dari Presiden untuk pembenahan ke depan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
