Mendes: Inovasi Desa Erat Kaitannya dengan Peningkatan Ekonomi

Jakarta: Desa membutuhkan pendampingan dari perguruan tinggi dan pemerintah agar terus melakukan percepatan dan inovasi yang tepat sasaran sehingga terjadi percepatan proses pembangunan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengedarkan Kartu Komitmen, yaitu kartu yang diisi perwakilan desa dalam Bursa Inovasi Desa (BID), minat inovasi yang ingin direplikasi ke dalam desanya. Pada 2017, Inovasi yang menjadi harapan dan telah dilakukan adalah bidang kewirausahaan sebanyak 3.837 desa. Kemudian, bidang sumber daya manusia (SDM) ada 3.011 desa, dan bidang infrastruktur 2.663 desa yang dihelat dua tahun setelah dana desa digulirkan. Pada 2018, bidang infrastruktur meroket menjadi 13.647 desa. Sementara itu, kedua bidang lainnya masih berada di bawahnya. Pada 2019, giliran Inovasi bidang kewirausahaan yang meroket hingga 14.781 desa. Sedangkan, dua bidang lain nyaris sama pertumbuhannya. "Ini artinya, inovasi di desa sangat erat kaitannya dengan kebutuhan inovasi bidang pengembangan SDM dan upaya peningkatan ekonomi. Ini sesuai arah kebijakan Dana Desa," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara International Conference On Innovation in Science Health and Technology, dengan tema Peran Strategis Desa dalam Mewujudkan Indonesia Unggul dan Berdaya Saing, di Universitas Negeri Gorontalo, Kamis, 10 Desember 2020. Baca: Pemerintah Siapkan Rp30 Triliun untuk Akses Internet di 400 Desa Replikasi inovasi pada APBDesa 2019 menunjukkan jika bidang SDM dan kewirausahaan memempati posisi yang lebih tinggi. APBDes 2019 mendanai replikasi kartu komitmen Rp1.820.015.715.439. Desa yang melakukan replikasi inovasi sebanyak 24.890 desa atau setara 41 persen dari desa penyusun kartu komitmen. Inovasi desa berkaitan dengan perencanaan dan arah pembangunan desa. Kemendes PDTT telah menetapkan arah pembangunan yang dituangkan dalam SDGs Desa dengan memuat 18 tujuan. Abdul Halim mengatakan aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pijakan hitungannya, 91 persen wilayah Indonesia berada di desa dan 11 tujuan pembangunan nasional itu erat dengan kewilayahan desa. Jika poin 7 hingga 18 dalam SDGs Desa berhasil diwujudkan, bisa berkontribusi 91 persen terhadap tujuan pembangunan nasional poin 7 hingga 17. Aspek kedua yaitu kewargaan. Data BPS menyebutkan 43 persen penduduk Indonesia ada di desa. Enam tujuan pertama tujuan pembangunan nasional sangat erat kaitannya dengan warga desa. Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43 persen pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan itu. Inovasi desa masuk dalam SDGs Desa pada tujuan ke sembilan, yaitu infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 1. Desa Tanpa kemiskinan 2. Desa Tanpa Kelaparan 3. Desa Sehat dan Sejahtera 4. Pendidikan Desa Berkualitas 5. Desa Berkesetaraan gender 6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi 7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan 8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa 9. Inovasi dan Infrastruktur Desa 10. Desa Tanpa Kesenjangan 11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan 13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa 14. Ekosistem Laut Desa 15. Ekosistem Daratan Desa 16. Desa Damai dan Berkeadilan 17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.