Pengamat: Modernisasi Alutsista Tak Selalu Terbentur Anggaran

Jakarta: Permasalahan pembaharuan atau modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI tak selalu akibat keterbatasan anggaran. Ada beberapa hal yang membuat pembaharuan peralatan tempur berjalan lamban. "Problem modernisasi alutsista bukan hanya sebatas besarnya anggaran, tapi ada hal yang perlu diperbaiki,"  kata Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Juni 2021. Pertama, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Pembiayaan pertahanan menggunakan anggaran besar. Apalagi, ada upaya untuk selalu menambah anggaran pertahanan setiap tahun. Baca: Anggaran Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun, Apa Kata Kemenkeu? Dalam kurun waktu 2005-2021, anggaran pertahanan yang digelontorkan lewat Kementerian Pertahanan (Kemhan) naik dari Rp20,8 triliun menjadi Rp137,3 triliun. "Peningkatan anggaran pertahanan tanpa transparansi dan akuntabilitas itu sama saja memberikan cek kosong," ungkap dia. Kedua, pemerintah belum serius menangani problematika korupsi alutsista. Implementasi penanganan korupsi pada sektor pertahanan disebutnya tak konsisten. "Selanjutnya, tidak konsisten dalam implementasi perencanaan," sebut dia. Baca: Pembahasan Anggaran Pertahanan Seharusnya Transparan Pemerintah disebut lebih mementingkan perawatan daripada pembelian. Padahal, Indonesia dinilai lebih hemat membeli alutsista baru ketimbang merawat peralatan tempur yang sudah tua. Selain itu, komitmen membangun industri pertahanan masih rendah. Padahal, komitmen tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Kepala Negara. "Dari era pemerintahan Jokowi sejak pertama, hal utama yang ingin disampaikan presiden adalah bagaimana membangun kemandirian pertahanan," ujar dia.