KSP Ingatkan Tidak Boleh Ada Lagi Penyelewengan Dana Otsus

Jakarta: Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan tidak boleh ada lagi penyelewengan, korupsi, maupun pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus). Hal ini untuk menjamin efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat. 
 
"Kita harus pastikan kebijakan ini memberikan dampak terhadap Papua dan Papua Barat. Tidak hanya ada pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan manusianya," tegas Jaleswari dalam diskusi dengan Papua Corruption Watch, di Jayapura, Kamis, 11 November 2021.
 
Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dapat diterapkan dalam implementasi otsus. Sesuai Peraturan Presiden 54 Tahun 2018, kata dia, pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dapat melaksanakan aksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Baca: Tokoh Masyarakat Papua Dukung Kesukseskan PON dan Otsus Jilid 2
 
"Kita tinggal melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang kami yakini bisa semakin memperkuat implementasi otsus ke depan," jelas dia.
 
Jaleswari mengklaim dana otsus yang disalurkan ke Papua dan Papua Barat memberi manfaat besar berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini diharap bisa diimplementasikan dengan bijak.