MA Dinilai tak Dukung Semangat Pemberantasan Korupsi

Faisal Abdalla 15 September 2018 16:40 WIB
pileg
MA Dinilai tak Dukung Semangat Pemberantasan Korupsi
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni. Medcom.id/ Faisal Abdalla
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi nyaleg. MA dinilai tidak bisa melihat semangat pemberantasan korupsi dalam PKPU tersebut. 

"Kami tadinya punya harapan besar MA bisa menagkap ruh dan semangat yang ada dalam PKPU ini secara utuh dan komprehensif," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 September 2018. 

Titi mengatakan PKPU tersebut merupakan komitmen KPU sebagai regulator untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Sayangnya semangat KPU yang juga mendapat dukungan publik ini harus kandas di bawah ketokan palu hakim MA. 


Namun demikian Titi mengatakan apapun hasilnya keputusan MA adalah sesuatu yang harus dihormati. Titi menghargai usaha KPU yang dianggap telah mencatat sejarah baru dalam dinamika pesta demokrasi di Indonesia. 

"Saya kira sejarah pemilu dan elektoral Indoesia mencatat itikad baik KPU. Kami masyarakat berterima kasih kepada KPU karena KPU sudah mau melakukan upaya terbaik yang mereka bsa tempuh sebagai regulator pemilu," tukas Titi. 

Lebih lanjut Titi mengatakan apa yang telah dilakukan KPU seharusnya bisa dicontoh oleh pembuat undang-undang. Dia mendorong legislator ke depannya mau mengakomodir semangat pemberantasan korupsi ini ke dalam undang-undang. 

"Situasi ini mestinya dijawab oleh undang undang pemilu yang bisa mengatur itu. Semangat KPU kita hargai tapi ternyata semangat KPU yang didukung oleh publik ini belum mendapatkan dukungan yang sama dari institusi pengadilan dan mestinya ini bisa diakomodir di dalam undang undang pemilu kita," tandas dia. 

Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Dengan begitu, legislator korup bisa kembali nyaleg.

Dalam putusannya MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf G Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. MA juga membatalkan Pasal 60 huruf J Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.




(SCI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id