Natuna: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kawasan ruang udara (flight information region/FIR) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia. Sebagai langkah memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.
Saat ini, kata dia, FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna juga menyangkut kedaulatan negara.
“Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan, tetapi juga kedaulatan negara,” kata politisi Golkar ini saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin, 23 April 2018.
Bamsoet menjelaskan wilayah perbatasan terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan, menurutnya, harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
"Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, sangat penting. Sejumlah pulau terluar pun tak menutup kemungkinan untuk dibangun pangkalan militer," terang Bamsoet.
Ia mengagumi masterplan pemerintah mengenai pembangunan pangkalan militer yang akan dilengkapi berbagai peralatan tempur canggih. Menurutnya, itu bukti keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Bamsoet juga mendukung adanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016. “Dengan total lahan 16,8 hektare, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna," katanya.
Bangun perbatasan
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet menyatakan DPR mendukung pembangunan wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR, kata Bamsoet, sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Kita sedang mengkaji usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga, badan ini bisa lebih fokus membangun wilayah perbatasan."
Baca: Pemerintah Harus Segera Kendalikan Penerbangan di Langit Kepri
Dalam realisasi APBN 2017, Bamsoet mengatakan DPR setidaknya telah menggelontorkan Rp1,61 triliun untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan. Program ini melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian.
“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR dan pemerintah, saya yakin pembangunan di wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," paparnya.
Bamsoet, Panglima TNI, dan rombongan menumpangi pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara untuk menuju ke Natuna. Pesawat yang mereka tumpangi dikawal pesawat tempur F- 16.
Turut serta dalam kunjungan ini, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono, serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/3NO0Jzmb" allowfullscreen></iframe>
Natuna: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kawasan ruang udara (
flight information region/FIR) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia. Sebagai langkah memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.
Saat ini, kata dia, FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna juga menyangkut kedaulatan negara.
“Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan, tetapi juga kedaulatan negara,” kata politisi Golkar ini saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin, 23 April 2018.
Bamsoet menjelaskan wilayah perbatasan terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan, menurutnya, harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
"Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, sangat penting. Sejumlah pulau terluar pun tak menutup kemungkinan untuk dibangun pangkalan militer," terang Bamsoet.
Ia mengagumi
masterplan pemerintah mengenai pembangunan pangkalan militer yang akan dilengkapi berbagai peralatan tempur canggih. Menurutnya, itu bukti keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Bamsoet juga mendukung adanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016. “Dengan total lahan 16,8 hektare, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna," katanya.
Bangun perbatasan
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet menyatakan DPR mendukung pembangunan wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR, kata Bamsoet, sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Kita sedang mengkaji usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga, badan ini bisa lebih fokus membangun wilayah perbatasan."
Baca:
Pemerintah Harus Segera Kendalikan Penerbangan di Langit Kepri
Dalam realisasi APBN 2017, Bamsoet mengatakan DPR setidaknya telah menggelontorkan Rp1,61 triliun untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan. Program ini melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian.
“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR dan pemerintah, saya yakin pembangunan di wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," paparnya.
Bamsoet, Panglima TNI, dan rombongan menumpangi pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara untuk menuju ke Natuna. Pesawat yang mereka tumpangi dikawal pesawat tempur F- 16.
Turut serta dalam kunjungan ini, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono, serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
