Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta memasang mata dan telinga menjelang Ramadan. Pasalnya, banyak pihak memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan politik.
"Itu kalau tidak kita waspadai, akan digunakan kampanye oleh peserta pemilu tertentu," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Mei 2018.
Menurut dia, PNS harus bisa bersikap netral dalam Ramadan. Mereka tak perlu ikut kegiatan yang berpihak pada kubu politik tertentu. PNS pun diharapkan bisa memberi informasi pada masyarakat mengenai masalah ini.
Di sisi lain, kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendampingi untuk menilik isu ini. "Beberapa hari ke depan semua event di masyarakat akan menjadi pantauan Bawaslu. Semua kegiatan, apalagi menjelang bulan Ramadan."
Ia melihat pengawalan semua pihak dalam menjelang pemilu sangatlah penting. Kemendagri tak ingin momen-momen kebersamaan antarwarga disalahgunakan. Pasalnya, sudah ada indikasi muatan politis pada beberapa acara belakangan ini.
Baca: Sikap Politik KSPI tak Mewakili Semua Buruh
"Saya harapkan kejadian yang baru terjadi di CFD (car free day) atau Hari Buruh kemarin, tidak terjadi lagi. (Itu) karena ada hal-hal yang tidak tepat dan tidak pas, supaya tidak terjadi lagi," ungkap dia.
Hadi menekankan Pemilu 2019 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Pasalnya, itu pertama kalinya pemilihan legislatif berbarengan dengan pemilihan presiden.
"Harapan kita bersama pemilu didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat kita tingkatkan pelaksanannya secara berkualitas," tegas dia.
Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta memasang mata dan telinga menjelang Ramadan. Pasalnya, banyak pihak memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan politik.
"Itu kalau tidak kita waspadai, akan digunakan kampanye oleh peserta pemilu tertentu," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Mei 2018.
Menurut dia, PNS harus bisa bersikap netral dalam Ramadan. Mereka tak perlu ikut kegiatan yang berpihak pada kubu politik tertentu. PNS pun diharapkan bisa memberi informasi pada masyarakat mengenai masalah ini.
Di sisi lain, kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendampingi untuk menilik isu ini. "Beberapa hari ke depan semua
event di masyarakat akan menjadi pantauan Bawaslu. Semua kegiatan, apalagi menjelang bulan Ramadan."
Ia melihat pengawalan semua pihak dalam menjelang pemilu sangatlah penting. Kemendagri tak ingin momen-momen kebersamaan antarwarga disalahgunakan. Pasalnya, sudah ada indikasi muatan politis pada beberapa acara belakangan ini.
Baca: Sikap Politik KSPI tak Mewakili Semua Buruh
"Saya harapkan kejadian yang baru terjadi di CFD (
car free day) atau Hari Buruh kemarin, tidak terjadi lagi. (Itu) karena ada hal-hal yang tidak tepat dan tidak pas, supaya tidak terjadi lagi," ungkap dia.
Hadi menekankan Pemilu 2019 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Pasalnya, itu pertama kalinya pemilihan legislatif berbarengan dengan pemilihan presiden.
"Harapan kita bersama pemilu didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat kita tingkatkan pelaksanannya secara berkualitas," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
