Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko/Medcom.id/Chris
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko/Medcom.id/Chris

Seluruh Pihak Diperingatkan Konsisten Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Theofilus Ifan Sucipto • 26 Januari 2022 19:39
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, meminta seluruh pihak tak lengah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Jangan sampai terlena dengan peningkatan capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021.
 
"Sesuai arahan bapak Presiden Joko Widodo, seluruh jajaran pemerintah agar tidak lengah pada pencapaian bidang tata kelola pemerintah dan hukum walaupun dalam masa pandemi," kata Moeldoko, melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Januari 2022.
 
Menurut dia, kenaikan IPK 2021 harus menjadi momentum perbaikan. Sehingga, integritas dan kredibilitas dapat diperkuat untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan pascapandemi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Berada Diperingkat 96 dari 102 Negara
 
Rilis Transparency Internasional, IPK Indonesia tahun ini meningkat, dari skor 37 menjadi 38. Peringkat Indonesia juga naik, dari 102 menjadi 96.
 
Meski naik, Moeldoko menyebut Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan. Sebab, masih banyak suap dalam perizinan.
 
"Masih terjadinya suap dalam perizinan, integritas aparat birokrasi dan penegak hukum yang belum cukup baik, hingga terjadinya money politics, menjadi penyebab belum baiknya kinerja pemberatasan korupsi dan indeks persepsi korupsi kita. Ini yang harus jadi perhatian," kata dia. 
 
Senada dengan Moeldoko, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI, Jaleswari Pramodhawardani menilai perlu perbaikan integritas aparat penegak hukum, politik, demokrasi, dan birokrasi. Indikator-indikator IPK itu dinilai mengalami stagnansi. 
 
"Memang Indeks terkait ini menurun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki ke depan," ucap Jaleswari. 
 
Dia memastikan pemerintah bersama KPK terus meningkatkan upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi. Antara lain dengan aksi Satu Peta dan pembenahan tata kelola ekspor-impor komoditas strategis, pembenahan dan utilisasi NIK, digitalisasi pengadaan barang dan jasa. 
 
"Yang tak kalah pentingnya penguatan kanal aduan layanan publik. Ini harus diperkuat," kata Jaleswari.

 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif