Jakarta: Pemerintah belum menyikapi rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) diduga simpatisan ISIS ke Tanah Air. Sikap pemerintah yang ambigu ini justru memperpanjang pro dan kontra di masyarakat.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial Al Araf menyebut hitam putih sikap pemerintah ini tak bisa dilihat. Presiden Joko Widodo secara pribadi menolak pemulangan WNI eks ISIS. Di sisi lain, kepala negara menyebut isu ini akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) Kabinet Indonesia Maju.
“Belum ada kajian yang matang terhadap persoalan ini. Sehingga opsi-opsinya menjadi beragam dan menjadi perdebatan publik,” kata Al Araf di kantornya, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
Presiden Joko Widodo. Foto: Antara Foto/Hafidz Mubarak
Pernyataan menteri-menteri Jokowi juga tak segendang sepenarian. Beberapa menteri mengatakan setuju WNI eks ISIS dipulangkan, namun menteri lain menolak pemulangan. Sikap kepala daerah tak jauh berbeda.
Ambiguitas ini pola buruk dalam formulasi kebijakan pemerintah untuk menangani kasus pemulangan ini. Ia menyarankan pemerintah membuat kajian mendalam hingga ada solusi terbaik sebelum melempar isu ke ruang publik.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0KvXJEGb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pemerintah belum menyikapi rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) diduga simpatisan ISIS ke Tanah Air. Sikap pemerintah yang ambigu ini justru memperpanjang pro dan kontra di masyarakat.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial Al Araf menyebut hitam putih sikap pemerintah ini tak bisa dilihat. Presiden Joko Widodo secara pribadi menolak pemulangan WNI eks ISIS. Di sisi lain, kepala negara menyebut isu ini akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) Kabinet Indonesia Maju.
“Belum ada kajian yang matang terhadap persoalan ini. Sehingga opsi-opsinya menjadi beragam dan menjadi perdebatan publik,” kata Al Araf di kantornya, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
Presiden Joko Widodo. Foto: Antara Foto/Hafidz Mubarak
Pernyataan menteri-menteri Jokowi juga tak segendang sepenarian. Beberapa menteri mengatakan setuju WNI eks ISIS dipulangkan, namun menteri lain menolak pemulangan. Sikap kepala daerah tak jauh berbeda.
Ambiguitas ini pola buruk dalam formulasi kebijakan pemerintah untuk menangani kasus pemulangan ini. Ia menyarankan pemerintah membuat kajian mendalam hingga ada solusi terbaik sebelum melempar isu ke ruang publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
