Pemerintah Diminta Tak Gegabah Melonggarkan PSBB

Jakarta: Pemerintah diminta hati-hati melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan relaksasi PSBB harus berdasarkan data berbagai aspek. "Keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat," kata Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Senin, 11 Mei 2020. Politikus PDIP itu mengatakan setidaknya ada beberapa data yang harus menjadi acuan memutuskan relaksasi PSBB. Di antaranya tingkat kasus positif virus korona. Menurutnya, peningkatan penderita pasien virus korona masih cukup tinggi. Apalagi, penambahan masih berkisar ratusan orang setiap harinya. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan pengecekan kesehatan masyarakat. Salah satunya kapasitas harian tes polymerase chain reaction (PCR). Baca: Indonesia Mulai Mengembangkan Vaksin Covid-19 Mantan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyebut kemampuan tes PCR saat ini masih jauh dari target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). RI 1 menargetkan kapasitas tes PCR nasional mencapai 10 ribu per hari. Namun, saat ini baru 5 ribu. "Menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi," kata dia. Puan meminta rencana relaksasi PSBB diperhitungkan dengan matang. Jangan sampai kebijakan ini justru mengakibatkan peningkatan tingkat kasus infeksi baru. "Pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," kata dia. Dia mengakui jika rencana relaksasi bertujuan agar roda perekonomian tetap berjalan. Namun, pemerintah diminta mempertimbangkan wacana tersebut sebaik mungkin. "Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi covid-19," ujar dia. Dia mengingatkan agar berbagai kebijakan yang diambil harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh. Terpenting, pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak membingungkan masyarakat. "Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya," kata dia.