Jakarta: Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi menteri terbanyak dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Presiden Joko Widodo.
"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain," kata Arya seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 10 Agustus 2019.
Terdapat beberapa poin yang cukup berat bagi Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Ia menilai permintaan Megawati tentang delapan kursi menteri terlalu banyak.
"Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat, itu di angka enam. Itu sudah paling besar," ucap Arya.
Menurut dia, jika jumlah tersebut dikabulkan akan membuat Jokowi mengorbankan janjinya dalam membentuk kabinet dari kelompok profesional. Selain itu, jumlah menteri dari PDI-Perjuangan itu akan mengganggu keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukung.
"Karena permintaannya terlalu besar, itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya. Bagaimana pun, selisih antara PDIP, Golkar, Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar lima sampai enam persen," ujar Arya.
Dengan permintaan kursi partai terbanyak itu, Arya mengatakan, PDI-Perjuangan ingin menunjukan kepada publik bahwa partai tersebut memiliki manuver politik di atas partai-partai lain. Sehingga, Jokowi harus memberikan sinyal kepada partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu dan publik bahwa Jokowi memiliki kendali penuh terhadap pembentukan kabinet.
"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuhdalam pembentukan kabinet," tukas Arya.
Jakarta: Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi menteri terbanyak dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Presiden Joko Widodo.
"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain," kata Arya seperti dikutip dari
Antara, Sabtu, 10 Agustus 2019.
Terdapat beberapa poin yang cukup berat bagi Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Ia menilai permintaan Megawati tentang delapan kursi menteri terlalu banyak.
"Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat, itu di angka enam. Itu sudah paling besar," ucap Arya.
Menurut dia, jika jumlah tersebut dikabulkan akan membuat Jokowi mengorbankan janjinya dalam membentuk kabinet dari kelompok profesional. Selain itu, jumlah menteri dari PDI-Perjuangan itu akan mengganggu keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukung.
"Karena permintaannya terlalu besar, itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya. Bagaimana pun, selisih antara PDIP, Golkar, Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar lima sampai enam persen," ujar Arya.
Dengan permintaan kursi partai terbanyak itu, Arya mengatakan, PDI-Perjuangan ingin menunjukan kepada publik bahwa partai tersebut memiliki manuver politik di atas partai-partai lain. Sehingga, Jokowi harus memberikan sinyal kepada partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu dan publik bahwa Jokowi memiliki kendali penuh terhadap pembentukan kabinet.
"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuhdalam pembentukan kabinet," tukas Arya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
