Ilustrasi masyarakat Papua melakukan tradisi bakar baru. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.
Ilustrasi masyarakat Papua melakukan tradisi bakar baru. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.

Majelis Rakyat Papua Tidak Setuju Pemekaran

Nasional papua pemekaran daerah
Emir Chairullah • 28 November 2019 15:07
Jakarta: Majelis Rakyat Papua (MRP) belum menyetujui usulan pemekaran wilayah. Elite Papua yang mengusulkan adanya pemekaran ke Presiden Joko Widodo dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat lokal.
 
“Kalau anggapan saya belum ada. Karena yang pernah disampaikan di sini 61 (elite) itu tidak mewakili,” kata Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
 
Ia menegaskan, pemekaran Papua harus melalui proses persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Bahkan untuk Papua Barat ada DPR Papua Barat dan MRPB. Karena kita satu UU,” tegas dia.
 
Pemerintah pusat harus mematuhi UU Otsus ketika akan memekarkan Papua. Pemerintah juga harus lebih fokus dalam mengurus persoalan kerakyatan dan sumber daya manusia Papua ketimbang pemekaran wilayah.
 
"Kita kembali pada UU tadi. Kemudian jika ada rapat seharusnya bersama dengan DPRP, gubernur, dan MRP untuk didengar aspirasinga. Kita tidak begitu saja menerima, tapi perlu pertimbangan dan manfaat pemekaran seperti apa,” pungkas dia.
 
Jokowi sebelumnya mengaku mendapat masukan dari para tokoh Papua terkait pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih. Mereka menyampaikan wilayah Pegunungan Tengah memerlukan pemekaran provinsi baru.
 
Saat itu, Jokowi menyampaikan pemekaran daerah akan ditindaklanjuti dengan kajian dan kalkulasi yang matang. Apalagi, pemerintah masih moratorium pemekaran sebuah daerah.
 
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku, kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.
 
Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif