DPR Hanya Mengesahkan 46 UU Selama Lima Tahun

Jakarta: DPR baru mengesahkan 46 rancangan undang-undang (UU) hingga Rabu, 4 September 2019. Jumlah ini masih jauh di bawah target yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2014-2019.  Berdasarkan data yang dihimpun Medcom.id dari website resmi DPR, www.dpr.go.id, terdapat 189 RUU yang masuk dalam daftar panjang selama 2014-2019. Jumlah itu di luar RUU kumulatif terbuka.  UU yang disahkan pada 2015 sebagai berikut; 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU  2. Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU  3. Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  4. Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015  5. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU  6. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU  7. Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan  8. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 9.  UU APBN 2016  Di samping itu, ada sejumlah pengesahan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara sahabat. Yakni, pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan, pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam, pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini. Ada pula pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Pakistan tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan, dan pengesahan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Vietnam. Dewan juga menyelesaikan 14 UU pada 2016, yakni; 1. UU Penjaminan 2. UU Tabungan Perumahan Rakyat   3. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam  4. UU Penyandang Disabilitas  5. UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan  6. Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU  7. UU Pengampunan Pajak  8. Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016  9. UU Paten  10. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU  11. UU APBN 2017  12. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2015  13. Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  14. UU Merek dan Indikasi Geografis Kemudian, ada tujuh pengesahan kerja sama sepanjang 2016. Yakni, pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Polandia tentang kerja sama di bidang pertahanan, pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Vietnam tentang peningkatan kerja sama antara pejabat pertahanan dan kegiatan bidang pertahanan terkait, pengesahan nota kesepahaman (Mou) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai kerja sama di bidang pertahanan. Pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan, pengesahan maritime labour convention pada 2006, dan persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim Sementara itu, UU yang disahkan pada 2017 yakni; 1. UU Jasa Konstruksi 2. UU Sistem Perbukuan  3. UU Pemajuan Kebudayaan  4. UU Arsitek  5. Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017  5. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU  6. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2016  7. UU Pemilihan Umum  8. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU  DPR juga melakukan sejumlah pengesahan kerja sama antar negara di tahun yang sama, yakni, pengesahan minamata convention on mercury, pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat Singapura pada 2014, pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusif. Kemudian, pengesahan konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak), the Republic of Indonesia and the government, the Republic of Philippines concerning, dan the delimitation of the exclusive economic zone boundary 2014. Pada 2018, ada 11 UU yang disahkan yakni; 1. UU Kepalangmerahan 2. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeljs Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  3. Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU 4. UU Kekarantinaan Kesehatan 5. UU Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2017  7. UU APBN 2019  8. UU Penerimaan Negara Bukan Pajak  9. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2017  10. UU APBN 2019  11.  UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Pengesahan kerja sama yang dilakukan sepanjang 2018, yakni pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand tentang kerja sama di bidang pertahanan, pengesahan protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa, pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea tentang kerja sama di bidang pertahanan, dan the Republic of Korea on cooperation in the field of defense.  Kemudian, pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, dan pengesahan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang kerja sama terkait pertahanan. Terakhir, UU yang disahkan pada tahun ini ialah, UU Kebidanan, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan UU Pekerja Sosial.  Di samping itu, ada tujuh pengesahan kerja sama antara Indonesia dan negara sahabat, yakni pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab mengenai ekstradisi, pengesahan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan, pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Serbia tentang kerja sama di bidang pertahanan. Lalu, pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belarus tentang kerja sama industri pertahanan, pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia tentang kerja sama di bidang pertahanan, pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Iran tentang ekstradisi, dan pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Iran tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ketentuan pembentukan UU antara lain, sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait, RUU kemudian dimasukkan ke dalam prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu lima tahun, serta RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali RUU APBN, RUU penetapan Perppu menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perppu.