Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja menetapkan susunan pengurus fraksi di parlemen untuk periode 2019-2024. PKS siap mengkritisi kebijakan pemerintah yang proporsional.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan partainya siap menjadi kekuatan penyeimbang di tengah banyaknya partai pendukung pemerintah. Khususnya, memberikan kritik yang konstruktif bukan sekedar menjadi oposisi maupun koalisi dalam politik.
"Fraksi PKS akan terus kritisi dan tolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga-harga tarif dasar listrik, bahan bakar, sembako, iuran BPJS. Sebaliknya, Fraksi PKS DPR tidak akan segan memuji bahkan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, pro umat, dan pro pengokohan nasionalisme bangsa," kata Djazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Rabu 2 Oktober 2019.
Ada dua komitmen partainya untuk lima tahun ke depan di parlemen. Pertama, mereformasi institusi kelembagaan DPR terutama kinerja DPR yang banyak disorot karena minimnya produk UU. Kedua, membangun kebijakan yang lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Apa yang sudah kita jalankan selama ini esensinya itu. Terobosan untuk mengangkat marwah dewan sekaligus keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan atraktif yang subtantif," kata Jazuli.
Hari ini total ada 50 anggota Fraksi PKS yang dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Susunan kepengurusan, Ketua Fraksi Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa.
Sebanyak 575 anggota DPR RI resmi dilantik. Pelantikan anggota dewan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden terkait Peresmian Keanggotaan DPR RI periode 2019-2024.
Dalam pemilihan Pileg tahun ini, PDI Perjuangan mendominasi kursi dewan. Partai Moncong Putih itu mendapat 128 kursi.
Selanjutnya Partai Golkar mendapatkan 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 58 kursi, dan Demokrat 54 kursi. Kemudian, PKS memperoleh 50 kursi, Partai Amanat Nasional, 44 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan 19 kursi.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja menetapkan susunan pengurus fraksi di parlemen untuk
periode 2019-2024. PKS siap mengkritisi kebijakan pemerintah yang proporsional.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan partainya siap menjadi kekuatan penyeimbang di tengah banyaknya partai pendukung pemerintah. Khususnya, memberikan kritik yang konstruktif bukan sekedar menjadi oposisi maupun koalisi dalam politik.
"Fraksi PKS akan terus kritisi dan tolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga-harga tarif dasar listrik, bahan bakar, sembako, iuran BPJS. Sebaliknya, Fraksi PKS DPR tidak akan segan memuji bahkan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, pro umat, dan pro pengokohan nasionalisme bangsa," kata Djazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Rabu 2 Oktober 2019.
Ada dua komitmen partainya untuk lima tahun ke depan di parlemen. Pertama, mereformasi institusi kelembagaan DPR terutama kinerja DPR yang banyak disorot karena minimnya produk UU. Kedua, membangun kebijakan yang lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Apa yang sudah kita jalankan selama ini esensinya itu. Terobosan untuk mengangkat marwah dewan sekaligus keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan atraktif yang subtantif," kata Jazuli.
Hari ini total ada 50 anggota Fraksi PKS yang dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Susunan kepengurusan, Ketua Fraksi Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa.
Sebanyak 575 anggota DPR RI resmi dilantik. Pelantikan anggota dewan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden terkait Peresmian Keanggotaan DPR RI periode 2019-2024.
Dalam pemilihan Pileg tahun ini, PDI Perjuangan mendominasi kursi dewan. Partai Moncong Putih itu mendapat 128 kursi.
Selanjutnya Partai Golkar mendapatkan 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 58 kursi, dan Demokrat 54 kursi. Kemudian, PKS memperoleh 50 kursi, Partai Amanat Nasional, 44 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan 19 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
