Jakarta: Orkestrasi kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengatur peta politik Pilpres 2024 disebut bertujuan untuk mempertahankan proyek mercusuar. Jokowi tidak ingin proyek-proyek yang belum kelar dibiarkan mangkrak oleh presiden selanjutnya.
"Presiden ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang sifatnya mercusuar harus bisa jalan secara berkelanjutan. Karena itu, kan, legacy politik yang harus tetap jalan," kata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa, 25 April 2023.
Menurut dia, hal tersebut penting bagi Presiden Jokowi untuk menciptakan monumen politik yang menjadi ingatan publik. Jokowi dinilai memiliki kepentingan besar agar memori terhadap pemerintahannya terus dikenang.
Meski pencalonan seorang presiden tetap dilakukan oleh partai politik peserta pemilu maupun koalisi partai politik, Wasisto berpendapat referensi Kepala Negara tetap signifikan dijadikan bahan pertimbangan. Referensi tersebut menunjukkan ketersambungan emosional dari Jokowi kepada calon yang dijagokannya.
Penggunaan lembaga penegak hukum seperti KPK sebagai alat politik belum dapat dipastikan kebenarannya. Wasisto menilai spekulasi itu berada dalam ruang abu-abu. Terlebih, orkestrasi kekuasaan Jokowi cenderung bersifat simbolis dan kerap menimbulkan multitafsir.
"Karena memang orkestrasi kekuasaan itu, kan, tidak selalu tampak kelihatan dan mekanismenya, kan, kita juga belum tentu tahu yang disangkakan. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak," jelasnya.
Sebelumnya, guru besar hukum tata negara Denny Indrayana berpendapat Presiden Jokowi menggunakan KPK sebagai alat politik pada Pemilu 2024. Pascarevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi pada 2019, KPK berada pada rumpun eksekutif sehingga dapat digunakan untuk merangkul kawan sekaligus memukul lawan.
Denny berpendapat upaya pengerdilan KPK sejalan dengan strategi lain yang dilakukan Jokowi, yaitu memanfaatkan kasus hukum sebagai alat tawar politik yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi Pilpres 2024. Menurut dia, beberapa elite partai politik mempunyai borok dugaan kasus korupsi.
"Akhirnya beberapa partai tidak bebas untuk menentukan arah strategi pilpresnya karena mereka tersandera dengan kasus-kasus hukum yang membuat mereka jadi tawanan politik," ujar Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Orkestrasi kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden
Joko Widodo dengan mengatur peta politik
Pilpres 2024 disebut bertujuan untuk mempertahankan
proyek mercusuar. Jokowi tidak ingin proyek-proyek yang belum kelar dibiarkan mangkrak oleh presiden selanjutnya.
"Presiden ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang sifatnya mercusuar harus bisa jalan secara berkelanjutan. Karena itu, kan, legacy politik yang harus tetap jalan," kata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi
Media Indonesia, Selasa, 25 April 2023.
Menurut dia, hal tersebut penting bagi Presiden Jokowi untuk menciptakan monumen politik yang menjadi ingatan publik. Jokowi dinilai memiliki kepentingan besar agar memori terhadap pemerintahannya terus dikenang.
Meski pencalonan seorang presiden tetap dilakukan oleh partai politik peserta pemilu maupun koalisi partai politik, Wasisto berpendapat referensi Kepala Negara tetap signifikan dijadikan bahan pertimbangan. Referensi tersebut menunjukkan ketersambungan emosional dari Jokowi kepada calon yang dijagokannya.
Penggunaan lembaga penegak hukum seperti KPK sebagai alat politik belum dapat dipastikan kebenarannya. Wasisto menilai spekulasi itu berada dalam ruang abu-abu. Terlebih, orkestrasi kekuasaan Jokowi cenderung bersifat simbolis dan kerap menimbulkan multitafsir.
"Karena memang orkestrasi kekuasaan itu, kan, tidak selalu tampak kelihatan dan mekanismenya, kan, kita juga belum tentu tahu yang disangkakan. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak," jelasnya.
Sebelumnya, guru besar hukum tata negara Denny Indrayana berpendapat Presiden Jokowi menggunakan KPK sebagai alat politik pada Pemilu 2024. Pascarevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi pada 2019, KPK berada pada rumpun eksekutif sehingga dapat digunakan untuk merangkul kawan sekaligus memukul lawan.
Denny berpendapat upaya pengerdilan KPK sejalan dengan strategi lain yang dilakukan Jokowi, yaitu memanfaatkan kasus hukum sebagai alat tawar politik yang memaksa arah partai politik dalam pembentukan koalisi Pilpres 2024. Menurut dia, beberapa elite partai politik mempunyai borok dugaan kasus korupsi.
"Akhirnya beberapa partai tidak bebas untuk menentukan arah strategi pilpresnya karena mereka tersandera dengan kasus-kasus hukum yang membuat mereka jadi tawanan politik," ujar Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
