Jakarta: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Hal itu disampaikan Putu dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.
"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya.
Menurut dia, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh karena itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekadar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," ucapnya.
Menurutnya, partai politik berkesempatan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa di nomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Sudah saatnya konstitusi kita ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan dan juga keterpilihan.
Politikus asal Bali ini juga menjelaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.
"Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki-laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi palemen baik di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen. Bisa juga, misalnya kalau bakal calon presidennya laki-laki, bisa bakal calon wakil presidennya itu perempuan, demikian pula dengan pencalonan dalam pilkada diberbagai daerah di Indonesia."
"Disamping itu pula menghadirkan banyak perempuan di berbagai lembaga/institusi lainnya akan memberikan persepektif dan hasil yang berbeda dan tentu lebih baik dan komprehensif. Inilah kesetaraan gender sesungguhnya. Semakin banyak perempuan yang terlibat di politik, demokrasi semakin baik, semakin harmonis dan indah," sambung Putu.
Putu yang juga ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menilai kawasan Asean masih mempunyai banyak tantangan seperti ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.
"Ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini masih tinggi. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Ini harus kita respons dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Jangan sampai kita ketinggalan dari Afrika di mana parlemennya banyak perempuan," pungkasnya.
Putu Supadma Rudana selaku wakil ketua BKSAP DPR RI juga sering diundang dalam berbagai forum perempuan menjadi panelis baik dilevel global seperti forum IPU juga dilevel regional baik AIPA (WAIPA/Asean) maupun APPF (Asia Pacifik)
Jakarta: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Hal itu disampaikan Putu dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.
"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya.
Menurut dia, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh karena itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekadar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," ucapnya.
Menurutnya, partai politik berkesempatan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa di nomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Sudah saatnya konstitusi kita ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan dan juga keterpilihan.
Politikus asal Bali ini juga menjelaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.
"Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki-laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi palemen baik di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen. Bisa juga, misalnya kalau bakal calon presidennya laki-laki, bisa bakal calon wakil presidennya itu perempuan, demikian pula dengan pencalonan dalam pilkada diberbagai daerah di Indonesia."
"Disamping itu pula menghadirkan banyak perempuan di berbagai lembaga/institusi lainnya akan memberikan persepektif dan hasil yang berbeda dan tentu lebih baik dan komprehensif. Inilah kesetaraan gender sesungguhnya. Semakin banyak perempuan yang terlibat di politik, demokrasi semakin baik, semakin harmonis dan indah," sambung Putu.
Putu yang juga ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menilai kawasan Asean masih mempunyai banyak tantangan seperti ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.
"Ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini masih tinggi. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Ini harus kita respons dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Jangan sampai kita ketinggalan dari Afrika di mana parlemennya banyak perempuan," pungkasnya.
Putu Supadma Rudana selaku wakil ketua BKSAP DPR RI juga sering diundang dalam berbagai forum perempuan menjadi panelis baik dilevel global seperti forum IPU juga dilevel regional baik AIPA (WAIPA/Asean) maupun APPF (Asia Pacifik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
