Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi membeberkan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam format digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut dia, kartu yang menjadi bagian dari program Satu Data Nasional ini bakal menjadi pusat pelayanan publik.
“Cukup melakukan single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya,” kata Teguh dalam keterangannya, Rabu, 3 Mei 2023.
Teguh mengakui banyak kesulitan yang dihadapi untuk pengembangan aplikasi tersebut. Jajaran Dukcapil terus mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib KTP.
Menurut dia, hal tersebut untuk mengejar cita-cita itu dari sekarang. Termasuk dengan sosialisasi di kampus-kampus dan fasilitas pendidikan lain.
"Nanti tanggal 23 Mei bakal ada launching Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP," kata dia.
Selain itu, Dukcapil telah mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem. Termasuk, dalam mengembangkan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi.
"Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) Teguh Setyabudi membeberkan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam format digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut dia, kartu yang menjadi bagian dari program Satu Data Nasional ini bakal menjadi pusat pelayanan publik.
“Cukup melakukan
single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya,” kata Teguh dalam keterangannya, Rabu, 3 Mei 2023.
Teguh mengakui banyak kesulitan yang dihadapi untuk pengembangan aplikasi tersebut. Jajaran Dukcapil terus mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib
KTP.
Menurut dia, hal tersebut untuk mengejar cita-cita itu dari sekarang. Termasuk dengan sosialisasi di kampus-kampus dan fasilitas pendidikan lain.
"Nanti tanggal 23 Mei bakal ada launching Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP," kata dia.
Selain itu,
Dukcapil telah mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem. Termasuk, dalam mengembangkan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi.
"Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
