Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dukungan partai politik nonparlemen tetap dibutuhkan dalam Pilpres 2024. Partai nonparlemen dianggap bisa turut berkontribusi menambah suara kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung.
"Saya melihatnya bagaimana pun dukungan dari partai-partai non-parlemen tersebut tetap diperlukan, tetap penting. Ya paling tidak untuk menambah suara," ujar Ujang, Rabu, 8 Februari 2023.
Ujang mengatakan faktor partai politik yang duduk di parlemen memang masih jauh lebih penting. Sebab, mereka yang punya hak dan terhitung dalam syarat ambang batas pencalonan presiden dan wapres (presidential threshold) 20 persen.
"Suka tidak suka, senang tidak senang, digunakan oleh capres-cawapres untuk pengusungan atau pendukungan dalam konteks pendaftaran di KPU nanti, yaitu memenuhi persyaratan 20 persen presidential threshold itu," paparnya.
Direktur Utama lembaga survei Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana juga senada. Menurut dia, kontribusi parpol nonparlemen merupakan tetap diperlukan, mengingat mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu.
"Soal apakah efektik, akan menang, dan sebagainya itu bagian dari perjuangan mereka sebagai bagian dari koalisi," ujar Aditya.
Secara logika, kata dia, ketika parpol telah disahkan sebagai peserta Pemilu maka harus ada kontribusi politik yang dilakukan. Salah satunya, dengan bergabung koalisi yang sudah terbentuk.
Sejumlah partai politik nonparlemen menyatakan sikap terkait Pilpres 2024. Partai Ummat, misalnya, menyatakan mendukung Anies Baswedan dan berminat masuk Koalisi Perubahan.
Kemudian, Perindo juga dikabarkan akan masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini berisi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) malah sudah mengumumkan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan mengusulkan Yenny Wahid sebagai cawapresnya. PSI kemungkinan besar bergabung dengan koalisi yang mengusung Ganjar.
(Diza Shafira Wardoyo)
Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dukungan partai politik nonparlemen tetap dibutuhkan dalam
Pilpres 2024. Partai nonparlemen dianggap bisa turut berkontribusi menambah suara kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung.
"Saya melihatnya bagaimana pun dukungan dari partai-partai non-parlemen tersebut tetap diperlukan, tetap penting. Ya paling tidak untuk menambah suara," ujar Ujang, Rabu, 8 Februari 2023.
Ujang mengatakan faktor partai politik yang duduk di parlemen memang masih jauh lebih penting. Sebab, mereka yang punya hak dan terhitung dalam syarat ambang batas pencalonan presiden dan wapres (p
residential threshold) 20 persen.
"Suka tidak suka, senang tidak senang, digunakan oleh capres-cawapres untuk pengusungan atau pendukungan dalam konteks pendaftaran di KPU nanti, yaitu memenuhi persyaratan 20 persen
presidential threshold itu," paparnya.
Direktur Utama lembaga survei Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana juga senada. Menurut dia, kontribusi
parpol nonparlemen merupakan tetap diperlukan, mengingat mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu.
"Soal apakah efektik, akan menang, dan sebagainya itu bagian dari perjuangan mereka sebagai bagian dari koalisi," ujar Aditya.
Secara logika, kata dia, ketika parpol telah disahkan sebagai peserta Pemilu maka harus ada kontribusi politik yang dilakukan. Salah satunya, dengan bergabung koalisi yang sudah terbentuk.
Sejumlah partai politik nonparlemen menyatakan sikap terkait
Pilpres 2024. Partai Ummat, misalnya, menyatakan mendukung Anies Baswedan dan berminat masuk Koalisi Perubahan.
Kemudian, Perindo juga dikabarkan akan masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini berisi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) malah sudah mengumumkan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan mengusulkan Yenny Wahid sebagai cawapresnya. PSI kemungkinan besar bergabung dengan koalisi yang mengusung Ganjar.
(Diza Shafira Wardoyo) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
