Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan tersebut Partai Demokrat menyinggung isu penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus anggota Komisi III DPR Demokrat Benny K Harman. Menurut dia, munculnya isu penetapan tersangka terhadap Anies dinilai karena menjelang Pemilu 2024.
"Ini persoalan politik tadi, misal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi TSK (tersangka) apa tidak ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023.
Eks Wakil Ketua Komisi III itu menilai polemik tersebut tak akan muncul kalau tidak menjelang tahun politik. Atau, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda.
"Coba Pemilu 2027 mungkin enggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya enggak jelas lagi," ungkap dia.
Dia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta semua pihak menghormati proses hukum. Namun, lembaga penegak hukum tetap harus mempertanggungjawabkan berbagai keputusan yang diambil terkait suatu kasus.
"Jangan lupa pertanggungjawaban, kan begitu dia pak. Silahkan tapi, pertanggungjawaban," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK). Dalam kesempatan tersebut Partai Demokrat menyinggung isu penetapan
Anies Baswedan sebagai tersangka kasus
Formula E.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus anggota Komisi III DPR Demokrat Benny K Harman. Menurut dia, munculnya isu penetapan tersangka terhadap Anies dinilai karena menjelang Pemilu 2024.
"Ini persoalan politik tadi, misal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi TSK (tersangka) apa tidak ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023.
Eks Wakil Ketua Komisi III itu menilai polemik tersebut tak akan muncul kalau tidak menjelang tahun politik. Atau, Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2024 ditunda.
"Coba Pemilu 2027 mungkin enggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya enggak jelas lagi," ungkap dia.
Dia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta semua pihak menghormati proses hukum. Namun, lembaga penegak hukum tetap harus mempertanggungjawabkan berbagai keputusan yang diambil terkait suatu kasus.
"Jangan lupa pertanggungjawaban, kan begitu dia pak. Silahkan tapi, pertanggungjawaban," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
