Jakarta: Pemerintah dinilai dapat melakukan upaya pencegahan konflik di Papua dengan memblokir perdagangan senjata api. Dari hasil penelitian pada 2010-2022, mayoritas senjata yang masuk Papua dipasok anggota TNI-Polri, dari negara lain, yakni Filipina, hanya beberapa kasus.
“Masalahnya dari penelitian Aliansi Demokrasi untuk Papua Jayapura sebagian besar pemasok senjata adalah oknum TNI/Polri, yang dari Papuan Nugini dan Filipina hanya beberapa kasus. Oleh karena itu, pembatasan senjata dapat dimulai dari penegakan hukum terhadap oknum TNI/polri yang terlibat menjual senjata dan amunisi,” jelas peneliti kajian Papua Badan Riset dan Inovasi National (BRIN) Cahyo Pamungkas, saat dihubungi, Senin, 27 Maret 2023.
Dia menuturkan penyelesaian konflik di Papua hanya dapat dilakukan dengan dialog. Sehingga, pemerintah perlu mengubah cara pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua yang sudah terjadi puluhan tahun.
“Saya selalu konsisten upaya penyelesaian konflik hanya dapat dilakukan dengan dialog, tidak mungkin OPM (Organisasi Papua Merdeka) dilakukan penegakan hukum karena mereka adalah gerakan separatis bersenjata. Solusinya adalah melakukan perundingan dan dialog untuk mencari solusi politik yang permanen untuk papua damai,” ucap dia.
Berdasarkan data Aliansi Demokrasi untuk Papua, senjata dan peluru yang dibawa hingga ke pengadilan pada 2010-2022 sebanyak 6.960 butir peluru, 56 pucuk senjata, uang Rp9,1 miliar. Jumlah ini belum ditambahkan dengan barang bukti yang proses peradilannya tidak terlacak, yaitu 7.633 butir peluru dan 81 pucuk senjata.
“Dari 43 peristiwa, ada 86 orang yang putusan pengadilannya diketahui, sementara setidaknya 14 orang dari tujuh peristiwa tidak terlacak proses hukumnya,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pemerintah dinilai dapat melakukan upaya pencegahan konflik di
Papua dengan memblokir perdagangan senjata api. Dari hasil penelitian pada 2010-2022, mayoritas senjata yang masuk Papua dipasok anggota
TNI-Polri, dari negara lain, yakni Filipina, hanya beberapa kasus.
“Masalahnya dari penelitian Aliansi Demokrasi untuk Papua Jayapura sebagian besar pemasok senjata adalah oknum TNI/Polri, yang dari Papuan Nugini dan Filipina hanya beberapa kasus. Oleh karena itu, pembatasan senjata dapat dimulai dari penegakan hukum terhadap oknum TNI/polri yang terlibat menjual senjata dan amunisi,” jelas peneliti kajian Papua Badan Riset dan Inovasi National (BRIN) Cahyo Pamungkas, saat dihubungi, Senin, 27 Maret 2023.
Dia menuturkan penyelesaian konflik di Papua hanya dapat dilakukan dengan dialog. Sehingga, pemerintah perlu mengubah cara pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua yang sudah terjadi puluhan tahun.
“Saya selalu konsisten upaya penyelesaian konflik hanya dapat dilakukan dengan dialog, tidak mungkin OPM (Organisasi Papua Merdeka) dilakukan penegakan hukum karena mereka adalah gerakan separatis
bersenjata. Solusinya adalah melakukan perundingan dan dialog untuk mencari solusi politik yang permanen untuk papua damai,” ucap dia.
Berdasarkan data Aliansi Demokrasi untuk Papua, senjata dan peluru yang dibawa hingga ke pengadilan pada 2010-2022 sebanyak 6.960 butir peluru, 56 pucuk senjata, uang Rp9,1 miliar. Jumlah ini belum ditambahkan dengan barang bukti yang proses peradilannya tidak terlacak, yaitu 7.633 butir peluru dan 81 pucuk senjata.
“Dari 43 peristiwa, ada 86 orang yang putusan pengadilannya diketahui, sementara setidaknya 14 orang dari tujuh peristiwa tidak terlacak proses hukumnya,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
