Pemerintah tak Melupakan Kasus HAM
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Pengusutan berbagai kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dipastikan masih bejalan. Pemerintah tak akan melupakan semua kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Pemerintah saat ini tidak menghentikan sebuah proses panjang itu. Bahwasannya proses panjang itu memerlukan waktu, iya. Karena banyak unsur yang harus dipenuhi," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 21 Oktober 2018.

Komnas HAM sebelumnya mencatat, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Padahal, kasus itu telah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak awal 2002.


Kasus yang diserahkan di antaranya, peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari tahun 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

(Baca juga: Perlindungan WNI dan Palestina dalam Diplomasi Indonesia)

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu dibuktikan dengan diterimanya para pegiat dan keluarga korban pelanggaran HAM di Istana Merdeka, Jakarta.

Bahkan, kata dia, para pimpinan Komnas HAM juga sudah diterima Presiden di Istana. Mereka juga dipertemukan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Tapi sekali lagi, semua itu sebuah proses yang tidak mudah, tidak saat itu selesai. Karena ini peristiwa masa lalu yang harus diurai lagi dengan baik," pungkas dia.






(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id