Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Idrus Marham memastikan nasib Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto ditentukan setelah praperadilannya diputus. Hal ini telah diputuskan dalam rapat pleno tanggal 21 November lalu.
"Salah satu keputusannya adalah bahwa posisi Bung Setnov sebagai ketua umum Golkar dan DPR segera dibahas setelah putusan praperadilan," kata Idrus di Hotel Merlyn, Jakarta Pusat, Jumat 1 Desember 2017.
Idrus menjelaskan, keputusan itu sudah disosialisasikan kepada para dewan pembina dan dewan pakat. Bahkan, hal ini juga sudah disosialisasikan kepada dewan kehormatan dan DPD Partai Golkar.
"Jadi itu saya kira kalau ada perkembangan tentu nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan itu bisa muncul," jelas dia.
Namun, Idrus menjawab diplomatis saat disinggung soal pertemuan Partai Golkar dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pertamuan itu biasa laiknya pertemuan politik dalam rangka mendukung Presiden Jokowi menjadi Presiden 2019.
"Pak JK kan mantan ketua umum dan sekarang seorang tokoh yang sudah kita dukung dan menjadi keputusan Partai Golkar. Maka kehadiran Golkar harus memberikan nilai tambah minimal 65 persen kepada Jokowi," tutup dia.
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Idrus Marham memastikan nasib Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto ditentukan setelah praperadilannya diputus. Hal ini telah diputuskan dalam rapat pleno tanggal 21 November lalu.
"Salah satu keputusannya adalah bahwa posisi Bung Setnov sebagai ketua umum Golkar dan DPR segera dibahas setelah putusan praperadilan," kata Idrus di Hotel Merlyn, Jakarta Pusat, Jumat 1 Desember 2017.
Idrus menjelaskan, keputusan itu sudah disosialisasikan kepada para dewan pembina dan dewan pakat. Bahkan, hal ini juga sudah disosialisasikan kepada dewan kehormatan dan DPD Partai Golkar.
"Jadi itu saya kira kalau ada perkembangan tentu nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan itu bisa muncul," jelas dia.
Namun, Idrus menjawab diplomatis saat disinggung soal pertemuan Partai Golkar dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pertamuan itu biasa laiknya pertemuan politik dalam rangka mendukung Presiden Jokowi menjadi Presiden 2019.
"Pak JK kan mantan ketua umum dan sekarang seorang tokoh yang sudah kita dukung dan menjadi keputusan Partai Golkar. Maka kehadiran Golkar harus memberikan nilai tambah minimal 65 persen kepada Jokowi," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
