Wapres Perintahkan Akurasi Sasaran Intervensi Program Penghapusan Kemisikinan Diperbaiki

Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan adanya perbaikan akurasi sasaran intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan data yang lebih mutakhir dan memiliki peringkat kesejahteraan. Ma’ruf menilai hal ini kunci sukses upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di samping konvergensi program. “Konvergensi program menjadi penting untuk memastikan berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi dapat menyasar kantong-kantong kemiskinan dan diterima keluarga miskin ekstrem secara bersamaan,” kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Pleno Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wapres, Rabu, 3 Agustus 2022. Ma’ruf menekankan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga dapat dilakukan melalui dua strategi intervensi utama. Yaitu, pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem, yang difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan ekstrem. Ma’ruf memberikan sejumlah arahan penting kepada para menteri dan kepala lembaga yang mendapat penugasan langsung dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. “Pertama, fokuskan pelaksanaan program pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024,” ujar dia.   Untuk menyasar kelompok miskin ekstrem secara akurat, bisa memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan memiliki peringkat kesejahteraan keluarga. “Ketiga, pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan,” ujar dia. Ma’ruf memberikan arahan khusus kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dibantu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memastikan kementerian/lembaga pelaksana program dalam sisa bulan 2022 ini dapat melakukan refocusing program, dan realokasi anggaran untuk mensasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem 2022. Terkait peran pemerintah daerah, Ma’ruf menugaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong perencanaan/penganggaran APBD agar difokuskan pada Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta mendorong pemanfaatan Data P3KE oleh pemerintah daerah. Selain itu, Wapres memberikan penekanan pada pemanfaatan data sasaran P3KE untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi pensasaran program pengurangan beban, khususnya menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan exclusion error. “Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menangani program pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin ekstrem diminta memanfaatkan Data P3KE ini,” tegas dia. Ma’ruf juga mengarahkan untuk terus mendorong peran dan partisipasi dari unsur non-pemerintah, seperti pelaku bisnis, universitas, dan LSM agar potensi sumber daya yang mereka miliki dapat sinergis dengan upaya dan sumber daya pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.