Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan korupsi merupakan musuh utama seluruh bangsa. Hal itu ia ungkapkan saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022.
"Sama halnya dengan covid-19, korupsi juga merupakan musibah global. Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan," ujar Wapres saat memberikan sambutan Hakordia Tahun 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Desember 2022.
Ma'ruf menjelaskan perjuangan untuk pulih dari krisis akan berhasil apabila pemerintah menerapkan tata kelola yang bersih dari korupsi. Terutama dalam mengelola sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," jelasnya.
Selain itu, pengeloaan perizinan yang tidak transparan dan kebijakan tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral. Oleh karenannya, dibutuhkan peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut korupsi musuh bersama. Sebab, korupsi dapat merusak kehidupan negara secara global.
"Korupsi tidak hanya sekedar kejahatan yang merugikan perekonomian negara, tetapi merampas hak-hak rakyat," kata Firli.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin menegaskan korupsi merupakan musuh utama seluruh bangsa. Hal itu ia ungkapkan saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022.
"Sama halnya dengan covid-19, korupsi juga merupakan musibah global. Seluruh negara mengakui bahwa
korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan," ujar Wapres saat memberikan sambutan Hakordia Tahun 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Desember 2022.
Ma'ruf menjelaskan perjuangan untuk pulih dari krisis akan berhasil apabila pemerintah menerapkan tata kelola yang
bersih dari korupsi. Terutama dalam mengelola sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," jelasnya.
Selain itu, pengeloaan perizinan yang tidak transparan dan kebijakan tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral. Oleh karenannya, dibutuhkan peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua
KPK Firli Bahuri yang menyebut korupsi musuh bersama. Sebab, korupsi dapat merusak kehidupan negara secara global.
"Korupsi tidak hanya sekedar kejahatan yang merugikan perekonomian negara, tetapi merampas hak-hak rakyat," kata Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
