Sahroni Kritik Usulan Pinjaman Luar Negeri yang Diajukan BNPT

Jakarta: Komisi III mengkritik rencana pengajuan pinjaman luar negeri (PLN) yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 2.328.000.000.000. Sebab, wacana tersebut dinilai tidak nasionalis. "Itu enggak boleh. Bapak harus nasionalis, tidak boleh dalam faktor pinjaman luar negeri loan-nya dari luar negeri Pak," tegas Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 September 2022. Bendahara DPP Partai NasDem itu mengingatkan komitmen Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Keuangan terkait pembiayaan pemerintah. PLN diupayakan dikelola bank dalam negeri. Sahroni meminta Kepala BNPT Boy Rafli mengomunikasikan kembali wacana tersebut ke kementerian terkait. Sebab, rencana tersebut hanya menguntungkan pihak luar. "Sampaikan bahwa itu adalah memang programnya pak menteri Bappenas dan menteri keuangan. Kalau kita tidak nasionalis maka loan itu datangnya dari luar negeri, yang untung luar negeri," kata Sahroni.   Boy Rafli menjelaskan rencana PLN sebesar Rp2,328 triliun dengan persyaratan rupiah murni pendamping sebesar 15 persen. Pinjaman tersebut untuk penguatan penanggulangan terorisme dan pencegahan radikalisme. Komisaris Jenderal (Komjen) itu pengajuan tersebut tengah berproses di Kementerian Keuangan. Adapun sumber dananya dari luar negeri. "Sementara yang sedang berproses dengan kementerian keuangan dari sumber luar," kata Boy. Dia pun bakal mengkomunikasikan masukkan dari Komisi III terkait rencana PLN tersebut. Sehingga, sumber dana berasal dari dalam negeri. "Terima kasih pimpinan, segera kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan untuk mengubah yang bersumber dari dalam negeri," ujar dia.