medcom.id, Jakarta: Harga daging sapi terus meroket. Kenaikkan harga daging sapi bukan hanya terjadi menjelang Ramadan, tetapi sejak tahun lalu. Harga terus berfluktuasi.
Tahun lalu bahkan pernah terjadi mogok para pedagang sapi. Untuk menyelesaikan masalah, Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini. Tapi masalah tidak kunjung usai. Namun, tidak pada tempatnya menyalahkan pemerintahan di masa lalu.
"Sangat salah jika ada yang menyalahkan ini warisan pemerintah sebelumnya. Karena di Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk pencapaian swasembada lima komoditas, beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata baik dan ada roadmapnya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/6/2016).
Saat Pemerintahan SBY, kata Herman, pencapaian dievaluasi setiap tahun. Bahkan secara khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensus. Sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan berapa yang harus diimpor.
Herman mengatakan, saat ini fokus pangan pemerintahan hanya pada padi, jagung, dan kedelai. Rencana strategis pencapaian swasembada daging sapi tidak jelas lagi. Impor dibuka lebar. "Ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi. Ini mestinya menjadi evaluasi Pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya," ucapnya.
Pemerintah mencatat, harga jual daging di pasar masih tinggi, di atas Rp100 ribu per kg. Belum bisa ditekan seperti keinginan Jokowi: Rp80 ribu per kg. Untuk menekan harga pemerintah siap melakukan berbagai macam upaya.
Presiden Jokowi meminta agar masyarakat bersabar mendapatkan harga daging yang murah. Menurut dia, menurunkan harga daging perlu waktu dan tak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. "Harus dilihat dulu, tidak mungkin sehari dua hari turun (harga daging)," kata Jokowi saat di Kementerian Keuangan, 7 Juni.
Menurut Jokowi, harga daging melonjak di pasaran karena suplai kurang. Sementara konsumsi daging tak bisa dibatasi. Jokowi berjanji akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan kenaikan harga daging terjadi karena ada perbedaan data kebutuhan daging sapi antarkementerian. Akibatnya, ada ketidaksesuaian dengan kuota yang diterapkan pemerintah sebesar 500 ribu sapi.
Ketua KPPU M Syarkawi Rauf menyebutkan database kebutuhan sapi nasional antarkementerian kerap berbeda-beda. Kemenko Bidang Perekonomian menyebutkan besaran konsumsi daging sapi per kapita mencapai 2,61 kg per kapita per tahun. Kementerian Pertanian menyebutkan 1,75 kg atau 1,76 kg per kapita per tahun.
"Implikasinya kepada perhitungan kebutuhan daging sapi nasional. Kalau ada perbedaan, pasti menentukan kuotanya. Kalau dasar penghitungan daging sapi sudah simpang siur seperti itu berarti untuk menentukan kuota besarannya juga simpang siur," kata Rauf.
medcom.id, Jakarta: Harga daging sapi terus meroket. Kenaikkan harga daging sapi bukan hanya terjadi menjelang Ramadan, tetapi sejak tahun lalu. Harga terus berfluktuasi.
Tahun lalu bahkan pernah terjadi mogok para pedagang sapi. Untuk menyelesaikan masalah, Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini. Tapi masalah tidak kunjung usai. Namun, tidak pada tempatnya menyalahkan pemerintahan di masa lalu.
"Sangat salah jika ada yang menyalahkan ini warisan pemerintah sebelumnya. Karena di Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk pencapaian swasembada lima komoditas, beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata baik dan ada roadmapnya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/6/2016).
Saat Pemerintahan SBY, kata Herman, pencapaian dievaluasi setiap tahun. Bahkan secara khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensus. Sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan berapa yang harus diimpor.
Herman mengatakan, saat ini fokus pangan pemerintahan hanya pada padi, jagung, dan kedelai. Rencana strategis pencapaian swasembada daging sapi tidak jelas lagi. Impor dibuka lebar. "Ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi. Ini mestinya menjadi evaluasi Pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya," ucapnya.
Pemerintah mencatat, harga jual daging di pasar masih tinggi, di atas Rp100 ribu per kg. Belum bisa ditekan seperti keinginan Jokowi: Rp80 ribu per kg. Untuk menekan harga pemerintah siap melakukan berbagai macam upaya.
Presiden Jokowi meminta agar masyarakat bersabar mendapatkan harga daging yang murah. Menurut dia, menurunkan harga daging perlu waktu dan tak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. "Harus dilihat dulu, tidak mungkin sehari dua hari turun (harga daging)," kata Jokowi saat di Kementerian Keuangan, 7 Juni.
Menurut Jokowi, harga daging melonjak di pasaran karena suplai kurang. Sementara konsumsi daging tak bisa dibatasi. Jokowi berjanji akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan kenaikan harga daging terjadi karena ada perbedaan data kebutuhan daging sapi antarkementerian. Akibatnya, ada ketidaksesuaian dengan kuota yang diterapkan pemerintah sebesar 500 ribu sapi.
Ketua KPPU M Syarkawi Rauf menyebutkan database kebutuhan sapi nasional antarkementerian kerap berbeda-beda. Kemenko Bidang Perekonomian menyebutkan besaran konsumsi daging sapi per kapita mencapai 2,61 kg per kapita per tahun. Kementerian Pertanian menyebutkan 1,75 kg atau 1,76 kg per kapita per tahun.
"Implikasinya kepada perhitungan kebutuhan daging sapi nasional. Kalau ada perbedaan, pasti menentukan kuotanya. Kalau dasar penghitungan daging sapi sudah simpang siur seperti itu berarti untuk menentukan kuota besarannya juga simpang siur," kata Rauf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
