medcom.id, Jakarta: Pemerintah diminta proporsional dalam memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga. Pemotongan ini diharapkan tidak disamaratakan untuk semua kementerian dan lembaga.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak memotong dana alokasi khusus (DAK) fisik. Sebab, daerah masih membutuhkan pembangunan proyek infrastruktur dasar, terutama daerah yang memiliki komitmen atau kontrak pembangunan proyek fisik tersebut.
"Total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp50,016 triliun. Selain itu, pemotongan anggaran Transfer ke Daerah yang terdapat dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2016, bernilai total Rp 8 triliun. Cukup signifikan," kata Farouk, Rabu (25/5/2016).
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini khawatir pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi kinerjanya, khususnya pada kementerian dan lembaga bidang pembangunan dan infrastruktur yang mendapat porsi pemotongan terbesar.
Farouk meminta Pemerintah membuat skala prioritas, sehingga pemotongan dilakukan proporsional dan tidak disamaratakan untuk semua kementerian dan lembaga.
Farouk menyarankan Pemerintah menyisir kembali anggaran yang berpotensi pemborosan di sejumlah program di kementerian dan lembaga, seperti biaya dan akomodasi rapat atau pertemuan, perjalanan dinas yang kurang prioritas, atau program-program yang bersifat pengulangan.
Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendesak Pemerintah konsisten mempertahankan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
"Saat ini Pemerintah Daerah sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Jangan sampai kebijakan pemotongan tersebut menganggu proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah," paparnya.
Menurut dia, pimpinan DPD RI sangat concern dengan proses penyusunan anggaran negara dalam APBN. Karena itu, Farouk berharap Pemerintah memiliki rencana yang matang dalam menentukan setiap target anggaran yang akan diajukan. Farouk tidak ingin kegagalan dalam memenuhi target penerimaan hingga Rp290 trilliun terulang di masa yang akan datang.
"Kondisi saat ini sangat menguras energi semua pihak yang seharusnya bisa difokuskan untuk melakukan pembangunan. Sehingga kesejahteraan rakyat bisa segera terealisasi," ujar Farouk.
Sebagaimana diketahui, total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp50,016 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan juga terdapat Rp10.908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.
Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari total Rp49,232 triliun dipotong sebesar Rp6,523 triliun. Kemudian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipotong sebesar Rp 1,953 triliun. Sementara, anggaran Kementerian Agama dipotong Rp1,399 triliun.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah diminta proporsional dalam memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga. Pemotongan ini diharapkan tidak disamaratakan untuk semua kementerian dan lembaga.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak memotong dana alokasi khusus (DAK) fisik. Sebab, daerah masih membutuhkan pembangunan proyek infrastruktur dasar, terutama daerah yang memiliki komitmen atau kontrak pembangunan proyek fisik tersebut.
"Total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp50,016 triliun. Selain itu, pemotongan anggaran Transfer ke Daerah yang terdapat dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2016, bernilai total Rp 8 triliun. Cukup signifikan," kata Farouk, Rabu (25/5/2016).
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini khawatir pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi kinerjanya, khususnya pada kementerian dan lembaga bidang pembangunan dan infrastruktur yang mendapat porsi pemotongan terbesar.
Farouk meminta Pemerintah membuat skala prioritas, sehingga pemotongan dilakukan proporsional dan tidak disamaratakan untuk semua kementerian dan lembaga.
Farouk menyarankan Pemerintah menyisir kembali anggaran yang berpotensi pemborosan di sejumlah program di kementerian dan lembaga, seperti biaya dan akomodasi rapat atau pertemuan, perjalanan dinas yang kurang prioritas, atau program-program yang bersifat pengulangan.
Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendesak Pemerintah konsisten mempertahankan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
"Saat ini Pemerintah Daerah sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Jangan sampai kebijakan pemotongan tersebut menganggu proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah," paparnya.
Menurut dia, pimpinan DPD RI sangat concern dengan proses penyusunan anggaran negara dalam APBN. Karena itu, Farouk berharap Pemerintah memiliki rencana yang matang dalam menentukan setiap target anggaran yang akan diajukan. Farouk tidak ingin kegagalan dalam memenuhi target penerimaan hingga Rp290 trilliun terulang di masa yang akan datang.
"Kondisi saat ini sangat menguras energi semua pihak yang seharusnya bisa difokuskan untuk melakukan pembangunan. Sehingga kesejahteraan rakyat bisa segera terealisasi," ujar Farouk.
Sebagaimana diketahui, total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp50,016 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan juga terdapat Rp10.908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.
Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari total Rp49,232 triliun dipotong sebesar Rp6,523 triliun. Kemudian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipotong sebesar Rp 1,953 triliun. Sementara, anggaran Kementerian Agama dipotong Rp1,399 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
