medcom.id, Jakarta: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyadari penunjukan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Zulkifli berpandangan ada baiknya Jokowi mempertimbangkan penunjukan Panglima TNI sesuai giliran, agar setiap matra memiliki kesempatan yang sama.
"Itu pendapat saya. Tapi hak tetap hak prerogatif presiden," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Meski begitu, Ketua Umum PAN ini tak mau ikut campur. Siapa pun yang menjadi pengganti Jenderal Moeldoko merupakan pilihan terbaik menurut Jokowi.
Pemerintahan Jokowi dinilai berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuk Panglima TNI sesuai matra. "Itu kebijakan SBY. Sekarang, terserah Presiden Jokowi sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Tapi, menurut saya, kalau alangkah baiknya jika semua mendapat kesempatan," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyadari penunjukan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Zulkifli berpandangan ada baiknya Jokowi mempertimbangkan penunjukan Panglima TNI sesuai giliran, agar setiap matra memiliki kesempatan yang sama.
"Itu pendapat saya. Tapi hak tetap hak prerogatif presiden," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Meski begitu, Ketua Umum PAN ini tak mau ikut campur. Siapa pun yang menjadi pengganti Jenderal Moeldoko merupakan pilihan terbaik menurut Jokowi.
Pemerintahan Jokowi dinilai berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuk Panglima TNI sesuai matra. "Itu kebijakan SBY. Sekarang, terserah Presiden Jokowi sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Tapi, menurut saya, kalau alangkah baiknya jika semua mendapat kesempatan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
