medcom.id, Jakarta: Sekretearis Fraksi Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo bereaksi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menggugurkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) Yasonna Laoly. Dia meminta putusan ini jadi dasar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Menkumham Yasonna.
"Kami minta ini (hasil PTUN) dijadikan dasar pertimbangan untuk lakukan evaluasi menterinya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).
Menurut dia, tidak hanya sekali Menkumham Yasonna blunder soal penetapan kepengurusan partai. Selain Golkar, kata dia, nasib PPP tidak jauh berbeda.
Bambang menegaskan, evaluasi ini tidak bisa dielakkan. Presiden Jokowi harus bertindak bijak agar pemerintahannya dapat bekerja maksimal hingga 2019.
"Jangan sampai kabinet kerja, berubah jadi kabinet heboh," tegas dia.
Bambang yakin, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) paham dengan kondisi Golkar. Bahkan Jokowi-JK dipastikan tahu Munas mana yang sah. Dia berharap, tidak ada kelompok yang sengaja megaduk-aduk Golkar di pemerintahan Jokowi.
"Kita tahu munas Ancol adalah jadi-jadian. Bohong kalo JK atau Presiden tidak tahu munas ini bohong. Dan kami harap jangan ambil kepentingan dari Munas kami," ucap anggota Komisi III DPR itu.
medcom.id, Jakarta: Sekretearis Fraksi Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo bereaksi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menggugurkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) Yasonna Laoly. Dia meminta putusan ini jadi dasar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Menkumham Yasonna.
"Kami minta ini (hasil PTUN) dijadikan dasar pertimbangan untuk lakukan evaluasi menterinya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).
Menurut dia, tidak hanya sekali Menkumham Yasonna blunder soal penetapan kepengurusan partai. Selain Golkar, kata dia, nasib PPP tidak jauh berbeda.
Bambang menegaskan, evaluasi ini tidak bisa dielakkan. Presiden Jokowi harus bertindak bijak agar pemerintahannya dapat bekerja maksimal hingga 2019.
"Jangan sampai kabinet kerja, berubah jadi kabinet heboh," tegas dia.
Bambang yakin, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) paham dengan kondisi Golkar. Bahkan Jokowi-JK dipastikan tahu Munas mana yang sah. Dia berharap, tidak ada kelompok yang sengaja megaduk-aduk Golkar di pemerintahan Jokowi.
"Kita tahu munas Ancol adalah jadi-jadian. Bohong kalo JK atau Presiden tidak tahu munas ini bohong. Dan kami harap jangan ambil kepentingan dari Munas kami," ucap anggota Komisi III DPR itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
