medcom.id, Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo tak ingin konflik yang terjadi antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menular ke daerah lain. Sebab, persoalan tiap daerah berbeda-beda.
Apa yang terjadi antara Ahok versus DPRD DKI sebaiknya dijadikan pelajaran bagi wilayah lain. "Memang ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk kita kedepan. Konflik yang ada di DKI tidak bagus untuk ditiru oleh daerah lain. Karena ini juga bisa memicu memang," kata Syahrul di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (28/2/2015).
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menyatakan hubungan antara DPRD dan Gubernur tempat dia bernaungberlangsung cukup harmonis. Dalam posisi seperti ini, lanjut dia, ada kesempatan untuk duduk bersama dan menyadari kepentingan rakyat.
"Kalau semua menarik kepentingan dan merasa benar sendiri, kontraksi antara eksekutif dan legislatif itu tidak menguntungkan rakyat justru. Dan tentu ini memang menjadi pembelajaran tetapi cukuplah DPRD DKI dan Ahok yang terjadi kontraksi seperti itu. Karena tidak baik bagi pemerintahan," kata Syahrul di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (28/2/2015).
Syahrul tak membenarkan adanya penyelewengan dana dilakukan pemerintah daerah. DPRD, kata dia, adalah bagian dari pemerintah daerah, demikian juga sebaliknya.
Sehingga proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara rasional. Syahrul tegas menolak cara-cara hiding strategy untuk menyusun anggaran daerah.
medcom.id, Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo tak ingin konflik yang terjadi antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menular ke daerah lain. Sebab, persoalan tiap daerah berbeda-beda.
Apa yang terjadi antara Ahok versus DPRD DKI sebaiknya dijadikan pelajaran bagi wilayah lain. "Memang ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk kita kedepan. Konflik yang ada di DKI tidak bagus untuk ditiru oleh daerah lain. Karena ini juga bisa memicu memang," kata Syahrul di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (28/2/2015).
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menyatakan hubungan antara DPRD dan Gubernur tempat dia bernaungberlangsung cukup harmonis. Dalam posisi seperti ini, lanjut dia, ada kesempatan untuk duduk bersama dan menyadari kepentingan rakyat.
"Kalau semua menarik kepentingan dan merasa benar sendiri, kontraksi antara eksekutif dan legislatif itu tidak menguntungkan rakyat justru. Dan tentu ini memang menjadi pembelajaran tetapi cukuplah DPRD DKI dan Ahok yang terjadi kontraksi seperti itu. Karena tidak baik bagi pemerintahan," kata Syahrul di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (28/2/2015).
Syahrul tak membenarkan adanya penyelewengan dana dilakukan pemerintah daerah. DPRD, kata dia, adalah bagian dari pemerintah daerah, demikian juga sebaliknya.
Sehingga proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara rasional. Syahrul tegas menolak cara-cara
hiding strategy untuk menyusun anggaran daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
