Sharif Cicip Sutardjo masuk kantor DPP Golkar/Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia.
Sharif Cicip Sutardjo masuk kantor DPP Golkar/Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia.

Diminta Keluar dari KMP, Kubu Ical: Kami tak Menyerang Pemerintah

M Rodhi Aulia • 17 Desember 2014 13:38
medcom.id, Jakarta: Proses rujuk antara kubu Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono segera dimulai. Kedua kubu berencana duduk satu meja besok. Namun, proses rujuk diperkirakan tidak mudah.
 
Salah satu ganjalannya adalah permintaan kubu Agung Laksono agar Golkar kubu Aburizal Bakrie keluar, bahkan membubarkan Koalisi Merah Putih (KMP). Juru runding Aburizal, Sharif Cicip Sutardjo, memastikan pihaknya akan tetap di KMP.
 
"Seharusnya kita tidak perlu melihat koalisi peyeimbang ini tidak perlu harus (dinilai) menyerang atau melakukan hal-hal (destruktif). Katakanlah sampai menjatuhkan pemerintah. Itu komitmen sudah diyatakan. KMP tidak melakukan seperti itu. KMP hanya tetap mengawal masalah UU dan masalah anggaran," kata Cicip di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/12/2014).

Hari ini Cicip ke Kantor DPP Partai Golkar yang dikuasi kubu Agung Laksono untuk memulai perundingan rujuk. Rupanya, Cicip dan Agung belum ketemu waktu yang tepat. Karena itu, keduanya sepakat bertemu besok. Tempat belum ditentukan.
 
Menurut Cicip, suatu organisasi seperti lembaga pemerintahan mesti harus ada check and balance. "Kalau tidak ada yang mengawasi juga tidak ada yang memberi tahu, mengkritik, mendorong, memberikan solusi kan juga tidak baik. Kalau satu organisasi yang tidak mempunyai balance," terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
 
Cicip memastikan, salah satu poin utama dalam pertemuan dengan Agung besok terkait KMP. Cicip menjelaskan, Golkar di KMP sudah permanen. Kelanjutannya tergantung kesepakatan yang dihasilkan. "Nah ini salah satu poin yang kita harus bicarakan dengan Agung bagaimana ke depannya, pandangan-pandangan ini bisa menjadi satu," tegas Cicip.
 
Proses islah dirintis setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memutuskan apapun terkait dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengembalikan penyelesaian konflik ke internal Partai Golkar.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan