medcom.id, Jakarta: Pengamat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkritisi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merampungkan polemik UU Pilkada. Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY dinilai tidak cukup tajam untuk membatalkan pilkada tak langsung.
"SBY mau memadamkan enggak pakai selang tapi cuma sedotan," kata Jojo dalam konferensi pers di Kafe Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Ia menilai, Perppu SBY hanya bentuk pencitraan. Jojo merasa wajar jika SBY sempat dicemooh netizen di dunia maya. "Satu-satunya presiden yang di-bully di media massa ya cuma SBY," tutupnya.
Tak hanya KIPP, JPPR, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) bergabung untuk menentang pelaksanaan pilkada tak langsung.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkritisi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merampungkan polemik UU Pilkada. Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY dinilai tidak cukup tajam untuk membatalkan pilkada tak langsung.
"SBY mau memadamkan enggak pakai selang tapi cuma sedotan," kata Jojo dalam konferensi pers di Kafe Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Ia menilai, Perppu SBY hanya bentuk pencitraan. Jojo merasa wajar jika SBY sempat dicemooh netizen di dunia maya. "Satu-satunya presiden yang di-bully di media massa ya cuma SBY," tutupnya.
Tak hanya KIPP, JPPR, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) bergabung untuk menentang pelaksanaan pilkada tak langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
