medcom.id, Jakarta: Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dini hari ini. Kenaikan tersebut mengundang pertanyaan dari DPR. Meskipun kenaikan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, DPR menginginkan penjelasan di balik kenaikan harga BBM.
"Memang kenaikan BBM kewenangan pemerintah. Sementara, DPR berkaitan dengan pemanfaatan alokasi yang berkaitan dengan subsidi. DPR sangat berkepentingan bagi kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial masyarakat," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Setya mengaku sampai saat ini DPR belum menerima penjelasan dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Ia pun mengharapkan pemerintah segera menjelaskan kepada DPR, mengenai perhitungan-perhitungan yang dilakukan pemerintah. Hal itu pula yang akan disiapkan oleh DPR.
"Tentu DPR punya suatu perhitungan dan sekarang di Komisi VII telah membahasnya. Hari ini pun kami akan mengadakan evaluasi, sehingga saat pemerintah menjelaskan, kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk penyelesaiannya," tuturnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang. "Kita berharap semuanya tetap kondusif," ucapnya. Dikatakan Setya, pihaknya akan secepatnya mengundang pemerintah untuk memberikan argumen-argumennya. Namun ia pun meminta agar pemerintah juga proaktif untuk segera menjelaskan hal itu kepada DPR. "Sebelum reses harus sudah selesai (pembahasan kenaikan BBM)," harapnya.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan kenaikan harga BBM. Ia mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru merugikan masyarakat. Menurut Fadli, hal itu dilakukan pada waktu yang kurang tepat. "Karena harga minyak dunia yang sedang turun bahkan cenderung turun terus di bawah USD75 per barel bahkan dianggarkan USD105 per barel. Karena itu, ini kebijakan yang disesalkan," terangnya.
Fadli pun menambahkan, akan mempertimbangkan untuk penggunaan hak tanya kepada pemerintah. "Itu nanti akan kita tanya ke anggota dan fraksi. Saya kira pasti (akan gunakan hak tanya). Kalau dari Gerindra juga pasti, dalam waktu dekat ini," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dini hari ini. Kenaikan tersebut mengundang pertanyaan dari DPR. Meskipun kenaikan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, DPR menginginkan penjelasan di balik kenaikan harga BBM.
"Memang kenaikan BBM kewenangan pemerintah. Sementara, DPR berkaitan dengan pemanfaatan alokasi yang berkaitan dengan subsidi. DPR sangat berkepentingan bagi kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial masyarakat," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Setya mengaku sampai saat ini DPR belum menerima penjelasan dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Ia pun mengharapkan pemerintah segera menjelaskan kepada DPR, mengenai perhitungan-perhitungan yang dilakukan pemerintah. Hal itu pula yang akan disiapkan oleh DPR.
"Tentu DPR punya suatu perhitungan dan sekarang di Komisi VII telah membahasnya. Hari ini pun kami akan mengadakan evaluasi, sehingga saat pemerintah menjelaskan, kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk penyelesaiannya," tuturnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang. "Kita berharap semuanya tetap kondusif," ucapnya. Dikatakan Setya, pihaknya akan secepatnya mengundang pemerintah untuk memberikan argumen-argumennya. Namun ia pun meminta agar pemerintah juga proaktif untuk segera menjelaskan hal itu kepada DPR. "Sebelum reses harus sudah selesai (pembahasan kenaikan BBM)," harapnya.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan kenaikan harga BBM. Ia mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru merugikan masyarakat. Menurut Fadli, hal itu dilakukan pada waktu yang kurang tepat. "Karena harga minyak dunia yang sedang turun bahkan cenderung turun terus di bawah USD75 per barel bahkan dianggarkan USD105 per barel. Karena itu, ini kebijakan yang disesalkan," terangnya.
Fadli pun menambahkan, akan mempertimbangkan untuk penggunaan hak tanya kepada pemerintah. "Itu nanti akan kita tanya ke anggota dan fraksi. Saya kira pasti (akan gunakan hak tanya). Kalau dari Gerindra juga pasti, dalam waktu dekat ini," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LAL)
