medcom.id, Jakarta: Kepolisian diharapkan dapat tetap fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsinya sebagai piahk keamanan. Institusi berseragam cokelat ini diharapkan tidak terseret dalam arus konflik di internal Partai Golkar.
"Polri jangan mau dibawa ke dalam urusan politik. Sebagai institusi penjaga keamanan, Polri hendaknya konsisten bersikap, sehingga orientasinya dalam memberi izin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam pesan eletroniknya, Kamis (27/11/2014).
Jika resistensinya tinggi, lanjutnya, dan potensi ancaman kamtibmasnya tinggi, Polri tak ada pilihan, selain melarang dan tidak mengeluarkan izin keramaian untuk even itu. Apalagi Munas Golkar tersebut berlangsung di Bali, dimana mata internasional selalu mencermatinya.
"Artinya, setelah bentrokan TNI-Polri di Batam yang mendapat sorotan dunia internasional, Polri jangan ambil risiko lagi dengan Bali. Jika elit Polri nekat mengeluarkan izin keramaian bagi Munas Golkar di Bali dan kemudian terjadi kerusuhan, mereka harus bertanggungjawab. Elit Polri yang mengeluarkan izin dan Kapolda Bali yang memberi rekomendasi harus siap dibawa ke sidang etika profesi, untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya di peradilan umum. Solusi terbaik bagi Polri adalah meminta Golkar memindahkan munasnya ke daerah lain, misalnya di Jakarta," bebernya.
Sebelumnya Polri belum mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Partai Golkar untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX partai tersebut yang digelar 30 November hingga 3 Desember di Bali. Sebab, Polri masih akan mengevaluasi aspek keamanan di Bali jika Munas itu tetap diselenggarakan.
Kapolri Jendral Polisi Sutarman menilai perlu melakukan evaluasi keamanan di Bali karena pelaksanaan Munas Golkar tersebut berpotensi memicu bibit-bibit konflik. Sementara, pada akhir tahun ini banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali. "Bibit konflik yang kemarin ini akankah berlangsung sampai ke sana, ini yang jadi pertimbangan kita," jelas Sutarman.
medcom.id, Jakarta: Kepolisian diharapkan dapat tetap fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsinya sebagai piahk keamanan. Institusi berseragam cokelat ini diharapkan tidak terseret dalam arus konflik di internal Partai Golkar.
"Polri jangan mau dibawa ke dalam urusan politik. Sebagai institusi penjaga keamanan, Polri hendaknya konsisten bersikap, sehingga orientasinya dalam memberi izin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam pesan eletroniknya, Kamis (27/11/2014).
Jika resistensinya tinggi, lanjutnya, dan potensi ancaman kamtibmasnya tinggi, Polri tak ada pilihan, selain melarang dan tidak mengeluarkan izin keramaian untuk even itu. Apalagi Munas Golkar tersebut berlangsung di Bali, dimana mata internasional selalu mencermatinya.
"Artinya, setelah bentrokan TNI-Polri di Batam yang mendapat sorotan dunia internasional, Polri jangan ambil risiko lagi dengan Bali. Jika elit Polri nekat mengeluarkan izin keramaian bagi Munas Golkar di Bali dan kemudian terjadi kerusuhan, mereka harus bertanggungjawab. Elit Polri yang mengeluarkan izin dan Kapolda Bali yang memberi rekomendasi harus siap dibawa ke sidang etika profesi, untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya di peradilan umum. Solusi terbaik bagi Polri adalah meminta Golkar memindahkan munasnya ke daerah lain, misalnya di Jakarta," bebernya.
Sebelumnya Polri belum mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Partai Golkar untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX partai tersebut yang digelar 30 November hingga 3 Desember di Bali. Sebab, Polri masih akan mengevaluasi aspek keamanan di Bali jika Munas itu tetap diselenggarakan.
Kapolri Jendral Polisi Sutarman menilai perlu melakukan evaluasi keamanan di Bali karena pelaksanaan Munas Golkar tersebut berpotensi memicu bibit-bibit konflik. Sementara, pada akhir tahun ini banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali. "Bibit konflik yang kemarin ini akankah berlangsung sampai ke sana, ini yang jadi pertimbangan kita," jelas Sutarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
