medcom.id, Jakarta: Sikap politik yang diambil Partai Demokrat (PD) dengan melakukan aksi walk out (WO) pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dinilai hanya untuk mendapat simpati publik. PD ingin dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat ketika pembahasan RUU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) lalu mengalami kebuntuhan.
"Seolah-olah dia (Partai Demokrat) ingin dipandang sebagai pahlawan, hadir untuk memecahkan persoalan yang ada, mengusulkan 10 syarat mutlak yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi maka walk out," ujar Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk, dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Jakarta, Minggu (28/9/2014).
Hamdi juga mengatakan bahwa PD tak serius menciptakan demokrasi yang sedang dibangun. Sebab, dengan adanya aksi WO Partai Demokrat, sudah pasti diketahui partai politik pendukung Pilkada tak lansung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan memenangkan suara pada mekanisme voting.
"Padahal kalau dia WO, koalisi merah putih pasti menang, nah itu yang menjadi pertanyaan," tegas dia.
Menurut Hamdi, permasalahan RUU Pilkada bukanlah mengenai pelaksanaan pemilihan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi, esensi demokrasi bagaimana rakyat mendapat andil dalam segala keputusan politik.
"Walaupun pemerhati tata negara mengatakan dua-duanya bisa demokratis, tapi Pilkada langsung memberikan hak politik langsung kepada rakyat, itu hak yang paling hakiki, paling fundamental, tidak boleh dikalahkan dengan hal lain, misalnya dengan biaya pelaksanaan Pilkada langsung yang besar," sebut Hamdi.
medcom.id, Jakarta: Sikap politik yang diambil Partai Demokrat (PD) dengan melakukan aksi walk out (WO) pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dinilai hanya untuk mendapat simpati publik. PD ingin dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat ketika pembahasan RUU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) lalu mengalami kebuntuhan.
"Seolah-olah dia (Partai Demokrat) ingin dipandang sebagai pahlawan, hadir untuk memecahkan persoalan yang ada, mengusulkan 10 syarat mutlak yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi maka walk out," ujar Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk, dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Jakarta, Minggu (28/9/2014).
Hamdi juga mengatakan bahwa PD tak serius menciptakan demokrasi yang sedang dibangun. Sebab, dengan adanya aksi WO Partai Demokrat, sudah pasti diketahui partai politik pendukung Pilkada tak lansung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan memenangkan suara pada mekanisme voting.
"Padahal kalau dia WO, koalisi merah putih pasti menang, nah itu yang menjadi pertanyaan," tegas dia.
Menurut Hamdi, permasalahan RUU Pilkada bukanlah mengenai pelaksanaan pemilihan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi, esensi demokrasi bagaimana rakyat mendapat andil dalam segala keputusan politik.
"Walaupun pemerhati tata negara mengatakan dua-duanya bisa demokratis, tapi Pilkada langsung memberikan hak politik langsung kepada rakyat, itu hak yang paling hakiki, paling fundamental, tidak boleh dikalahkan dengan hal lain, misalnya dengan biaya pelaksanaan Pilkada langsung yang besar," sebut Hamdi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
