medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai sedang mencari bentuk yang pas untuk rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS). Presiden Joko Widodo diyakini tidak ingin kebijakannya merugikan PNS.
"Bagaimana semua kebijakan yang berkaitan dengan PNS bisa dirasionalisasikan dengan tidak merugikan mereka yang sudah menjadi PNS," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Bengkulu Lely Arrianie, Senin (24/10/2016).
Dia mengatakan, jalan yang bisa ditempuh pemerintahan dalam menekan jumlah PNS adalah menambah PNS bila ada PNS pensiun dini.
Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu menilai tidak mudah bagi pemerintah memutus rantai birokrasi berbasis sumber daya manusia menjadi ke teknologi. Namun Lely memandang, upaya pemerintah menata PNS mulai terlihat.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan pemerintah tengah menggenjot efektivitas jumlah PNS. Salah satunya dengan kebijakan rasionalisasi PNS.
Pemerintah menekankan setiap dua orang PNS pensiun akan digantikan seorang PNS baru. Sehingga birokrasi akan ramping dengan sendirinya karena pegawai yang diterima lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
Pemerintah juga tengah menata penyebaran PNS agar tidak semuanya menumpuk di kota besar, sedangkan di daerah perbatasan kekurangan pegawai.
Sejalan dengan itu, Asman mengatakan pemerintah sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh PNS yang difokuskan pada peningkatan kemampuan di bidang teknologi informasi.
Penerapan e-government tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan.
Untuk itu, sektor birokrasi memerlukan SDM yang mendukung program pemerintah tersebut. Asman mengatakan, semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara akan diberdayakan guna melatih PNS melek teknologi. (Antara)
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai sedang mencari bentuk yang pas untuk rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS). Presiden Joko Widodo diyakini tidak ingin kebijakannya merugikan PNS.
"Bagaimana semua kebijakan yang berkaitan dengan PNS bisa dirasionalisasikan dengan tidak merugikan mereka yang sudah menjadi PNS," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Bengkulu Lely Arrianie, Senin (24/10/2016).
Dia mengatakan, jalan yang bisa ditempuh pemerintahan dalam menekan jumlah PNS adalah menambah PNS bila ada PNS pensiun dini.
Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu menilai tidak mudah bagi pemerintah memutus rantai birokrasi berbasis sumber daya manusia menjadi ke teknologi. Namun Lely memandang, upaya pemerintah menata PNS mulai terlihat.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan pemerintah tengah menggenjot efektivitas jumlah PNS.
Salah satunya dengan kebijakan rasionalisasi PNS.
Pemerintah menekankan setiap dua orang PNS pensiun akan digantikan seorang PNS baru. Sehingga birokrasi akan ramping dengan sendirinya karena pegawai yang diterima lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
Pemerintah juga tengah menata penyebaran PNS agar tidak semuanya menumpuk di kota besar, sedangkan di daerah perbatasan kekurangan pegawai.
Sejalan dengan itu, Asman mengatakan pemerintah sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh PNS yang difokuskan pada peningkatan kemampuan di bidang teknologi informasi.
Penerapan
e-government tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan.
Untuk itu, sektor birokrasi memerlukan SDM yang mendukung program pemerintah tersebut. Asman mengatakan, semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara akan diberdayakan guna melatih PNS melek teknologi. (
Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
