Jakarta: Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil menyatakan mayoritas sistem keamanan gedung penyelenggara negara bermasalah. Ia berharap Sekretariat Negara melakukan upaya dan terobosan untuk membenahinya.
Pernyataannya merujuk pada gedung utama Kejaksaan Agung yang mengalami kebakaran pada Sabtu, 22 Agustus 2020 malam. Kebakaran itu menurutnya tak berasal dari kelalaian Jaksa Agung, tapi semata karena persoalan teknis.
"Sangat naif jika mengaitkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung dengan pergantian ST Burhanuddin (Jaksa Agung). Saya sarankan agar wacana soal pergantian biar Presiden yang menjalankannya. Tugas DPR mengawasi dan memberikan solusi kepada mitra kerja. Bukan mengembangkan isu yang tidak jelas," kata Nasir, Jumat, 2 Oktober 2020.
Penarikan isu kebakaran menjadi pergantian Jaksa Agung disampaikan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Menurut Nasir, isu itu justru kontraproduktif dengan keinginan korps Adhiyaksa dalam menyelesaikan kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani kejaksaan.
"Pergantian Jaksa Agung itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Jadi, tak elok jika beredar curriculum vitae (CV) seseorang yang akan mengganti Burhanuddin," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca: Polisi Masih Susun Berkas Perkara Kebakaran Kejagung
Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta kepolisian berhati-hati mengungkap kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Menurutnya, daftar riwayat hidup (CV) pengganti Jaksa Agung sudah beredar di Sekretariat Negara.
Arteria melontarkan kabar itu saat rapat Komisi III bersama Kapolri pada Rabu, 30 September 2020. "Untuk kebakaran Kejagung, saya mohon Polri hati-hati ber-statement. Jangan sampai kejadian ini ditunggangi," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Jakarta: Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil menyatakan mayoritas sistem keamanan gedung penyelenggara negara bermasalah. Ia berharap Sekretariat Negara melakukan upaya dan terobosan untuk membenahinya.
Pernyataannya merujuk pada gedung utama
Kejaksaan Agung yang mengalami kebakaran pada Sabtu, 22 Agustus 2020 malam. Kebakaran itu menurutnya tak berasal dari kelalaian Jaksa Agung, tapi semata karena persoalan teknis.
"Sangat naif jika mengaitkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung dengan pergantian ST Burhanuddin (Jaksa Agung). Saya sarankan agar wacana soal pergantian biar Presiden yang menjalankannya. Tugas DPR mengawasi dan memberikan solusi kepada mitra kerja. Bukan mengembangkan isu yang tidak jelas," kata Nasir, Jumat, 2 Oktober 2020.
Penarikan isu kebakaran menjadi pergantian Jaksa Agung disampaikan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Menurut Nasir, isu itu justru kontraproduktif dengan keinginan korps Adhiyaksa dalam menyelesaikan kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani kejaksaan.
"Pergantian Jaksa Agung itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Jadi, tak elok jika beredar
curriculum vitae (CV) seseorang yang akan mengganti Burhanuddin," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca:
Polisi Masih Susun Berkas Perkara Kebakaran Kejagung
Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta kepolisian berhati-hati mengungkap kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Menurutnya, daftar riwayat hidup (CV) pengganti Jaksa Agung sudah beredar di Sekretariat Negara.
Arteria melontarkan kabar itu saat rapat Komisi III bersama Kapolri pada Rabu, 30 September 2020. "Untuk kebakaran Kejagung, saya mohon Polri hati-hati ber-
statement. Jangan sampai kejadian ini ditunggangi," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
